JAKARTA – Ada sebuah paradoks besar dalam sistem demokrasi kita yang sering kali luput dari pantauan kaum muda. Di satu sisi, konstitusi kita dengan sangat ketat membatasi masa jabatan presiden maksimal 10 tahun (dua periode) demi mencegah tirani. Namun di sisi lain, figur yang memiliki kewenangan mutlak untuk mencalonkan presiden tersebut—yakni Ketua Umum Partai Politik—justru dibiarkan menjabat tanpa batas waktu, bahkan hingga puluhan tahun.

Pada Jumat (24/4/2026), realita pahit ini kembali ditegaskan. Wacana dan gugatan agar batas masa jabatan ketum ditolak, parpol tak ideal di indonesia kembali menjadi sorotan utama para akademisi dan pegiat demokrasi. Penolakan ini seolah mengonfirmasi bahwa partai politik di negeri ini belum sepenuhnya bertransformasi menjadi institusi publik yang modern, melainkan masih terjebak dalam gaya kepemimpinan feodalistis dan kultus individu.

Mengapa situasi ini disebut “tak ideal”? Jawabannya bermuara pada macetnya regenerasi. Ketika sebuah partai politik dikuasai oleh satu figur yang sama selama 15 hingga 20 tahun berturut-turut, maka roda organisasi tersebut akan berjalan layaknya sebuah perusahaan milik keluarga atau “kerajaan” pribadi. Kader-kader muda yang cerdas, progresif, dan memiliki visi modern akan terus menabrak “langit-langit kaca” (glass ceiling) dan sulit menembus pucuk pimpinan.

Dampaknya secara makro sangat berbahaya bagi masa depan kebijakan negara. Keputusan-keputusan strategis partai—mulai dari penentuan Calon Legislatif (Caleg) hingga Calon Presiden—sering kali bukan didasarkan pada aspirasi akar rumput, melainkan pada kehendak tunggal sang Ketua Umum.

Bagi generasi Milenial dan Gen Z, fenomena kekuasaan seumur hidup ini adalah salah satu pemicu utama tingginya angka apatisme politik. Bagaimana anak muda mau tertarik bergabung dan membesarkan sebuah partai jika mereka tahu bahwa posisi tertinggi sudah “dikunci” untuk tokoh sejarah atau trah keluarga tertentu saja?

Demokrasi yang sehat harus dimulai dari dalam rumahnya sendiri. Jika partai politik—sebagai pabrik pencetak pemimpin bangsa—alergi terhadap batasan kekuasaan dan regenerasi, maka jangan heran jika kualitas produk kepemimpinan yang dihasilkan akan terus jalan di tempat!

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/