JAKARTA – Hukum pidana di negara mana pun memiliki satu batasan absolut: ia tidak bisa menembus batas kematian. Pada Sabtu (25/4/2026), publik kembali disadarkan akan realita pahit ini ketika salah satu megaskandal korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis terpaksa menemui jalan buntu.
Lembaga antirasuah mengonfirmasi bahwa KPK terbitkan SP3 Siman Bahar, tersangka korupsi yang meninggal di China. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ini adalah prosedur hukum wajib (KUHAP) ketika seorang tersangka dinyatakan wafat. Dengan keluarnya surat ini, status hukum Siman Bahar otomatis gugur dan kasus pidananya resmi ditutup.
Bagi yang selama ini mengikuti jejak rekamnya, nama Siman Bahar sangat lekat dengan skandal manipulasi dan korupsi komoditas emas yang nilai kerugian negaranya tidak main-main. Fakta bahwa sang tersangka mengembuskan napas terakhirnya di luar negeri (China) sebelum sempat diadili di meja hijau Indonesia tentu menyisakan rasa frustrasi kolektif di tengah masyarakat yang rutin membayar pajak.
Namun, dari kacamata tata kelola keuangan negara dan literasi hukum, berhentinya kasus pidana bukan berarti negara harus merelakan uang triliunan rupiah tersebut menguap begitu saja. Di sinilah letak ujian sesungguhnya bagi institusi penegak hukum kita.
Meski proses pidananya gugur, pemerintah masih memiliki instrumen hukum perdata. Jaksa Pengacara Negara berhak—dan sangat diwajibkan—untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka demi mengeksekusi Pemulihan Aset (Asset Recovery). Uang hasil korupsi yang mungkin sudah berubah bentuk menjadi aset properti, saham, atau logam mulia harus dilacak secara tuntas agar bisa dikembalikan ke kas APBN.
Bagi kita, hilangnya nyawa sang tersangka adalah pengingat bahwa keadilan pidana bisa saja lolos di dunia. Namun, sebagai masyarakat sipil, tugas kita sekarang adalah mengawal proses perdatanya. Jangan sampai status SP3 ini dijadikan “karpet merah” bagi para mafia untuk mewariskan harta haram mereka ke generasi selanjutnya tanpa tersentuh hukum perampasan aset!
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
