JAKARTA – Tanggal 21 Mei akan selalu tercatat dengan tinta tebal dalam buku sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Tepat hari ini, memori kolektif publik kembali ditarik pada pusaran krisis politik dan ekonomi mahadahsyat yang berujung pada lengsernya penguasa Orde Baru. Tiap tahunnya, momen pembacaan pidato lengkap Soeharto 28 tahun lalu: “saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden,” kembali diputar untuk merenungkan makna lahirnya era Reformasi.

Peristiwa dramatis di Istana Merdeka pada Kamis pagi, 21 Mei 1998 tersebut, menjadi klimaks dari gelombang protes besar-besaran mahasiswa yang menuntut perubahan sistemik usai krisis moneter mencekik negeri.

Tekanan Hebat di Detik-Detik Terakhir

Keputusan Soeharto untuk mundur tidak datang secara tiba-tiba. Tekanan demi tekanan datang dari berbagai penjuru. Mulai dari gedung DPR/MPR yang diduduki oleh ribuan mahasiswa, mundurnya 14 menteri bidang ekonomi dan industri (Ekuin) dari Kabinet Pembangunan VII, hingga hilangnya dukungan dari faksi-faksi penting di tubuh militer.

Menyadari bahwa dirinya tidak lagi memiliki legitimasi politik untuk mempertahankan kekuasaan, Soeharto akhirnya memilih jalan transisi. Dalam siaran televisi nasional yang disaksikan jutaan pasang mata, kalimat bersejarah itu pun terucap.

“Memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, (…) pidato lengkap Soeharto 28 tahun lalu: saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini,” ucap Soeharto dengan nada khasnya yang tenang namun sarat makna, mengakhiri 32 tahun masa kekuasaannya.

Transisi Kekuasaan yang Mendebarkan

Dalam pidato yang sama, Soeharto menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945, kekuasaan akan langsung diserahkan kepada Wakil Presiden saat itu, Bacharuddin Jusuf (B.J.) Habibie. Pergantian pimpinan negara ini berlangsung seketika di Credentials Room Istana Merdeka, di mana Habibie langsung mengambil sumpah jabatan di hadapan Mahkamah Agung.

Momen tersebut menjadi tonggak krusial untuk menghindari kekosongan kekuasaan (power vacuum) yang berpotensi memicu perang saudara di tengah situasi Jakarta yang masih mencekam pasca-kerusuhan rasial beberapa hari sebelumnya.

Warisan Sejarah untuk Generasi Muda

Kini, 28 tahun berselang, rekaman dan teks pidato pengunduran diri tersebut bukan lagi sekadar arsip negara. Arsip sejarah ini adalah pengingat berharga bagi generasi muda—terutama mereka yang lahir pasca-1998—bahwa demokrasi dan kebebasan sipil yang dinikmati saat ini ditebus dengan harga yang sangat mahal, baik dari segi air mata, darah, maupun nyawa para pahlawan reformasi.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Peringatan 21 Mei harus selalu menjadi kompas moral bagi para penyelenggara negara agar tidak mengulangi kesalahan fatal di masa lalu, yakni membiarkan kekuasaan menjadi korup karena terlalu lama digenggam.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/