JAKARTA – Keputusan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax kembali memantik diskursus panas di ruang publik. Di tengah upaya masyarakat menjaga daya beli, gelombang tuntutan akan transparansi tata kelola energi nasional semakin menguat. Menyikapi keresahan yang meluas, berbagai elemen masyarakat dan pengamat ekonomi secara tegas mendesak akuntabilitas, di mana pemerintah diminta jelaskan mekanisme penentuan kenaikan harga Pertamax secara komprehensif agar tidak memicu spekulasi liar dan kepanikan pasar.
Meskipun Pertamax dikategorikan sebagai BBM Umum (JBU) yang harganya berfluktuasi mengikuti tren pasar global, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) dinilai memiliki kewajiban moral dan administratif untuk membeberkan struktur perhitungan harga tersebut kepada rakyat.
Menepis Asumsi “Aji Mumpung” dengan Formula Terbuka
Ketiadaan penjelasan teknis yang mendetail kerap kali membuat publik berasumsi bahwa kenaikan harga dilakukan secara sepihak untuk menambal inefisiensi korporasi. Padahal, sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dihitung berdasarkan formula khusus yang melibatkan berbagai variabel makroekonomi internasional dan domestik.
“Publik bukan tidak mau menerima kenyataan bahwa harga keekonomian BBM berfluktuasi. Namun, desakan di mana pemerintah diminta jelaskan mekanisme penentuan kenaikan harga Pertamax adalah bentuk kontrol sosial yang sah. Kementerian ESDM harus membuka data: berapa rata-rata harga minyak dunia bulan ini dan berapa asumsi kurs yang dipakai? Jangan biarkan masyarakat menebak-nebak di tengah ruang gelap informasi,” urai seorang pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) merespons dinamika tersebut.
Tiga Komponen Krusial yang Wajib Diungkap ke Publik
Untuk mencegah terjadinya defisit kepercayaan ( trust issue) terhadap pemerintah, para analis mendesak otoritas energi untuk mempublikasikan tiga komponen utama pembentuk harga Pertamax secara transparan:
-
Indeks Harga Minyak Global (MOPS/Argus): Menjelaskan perhitungan rata-rata indeks Mid Oil Computerised Pricing System (MOPS) atau Argus untuk jenis bensin ( gasoline) RON 92 dalam periode tanggal 25 hingga tanggal 24 bulan sebelumnya.
-
Pergerakan Nilai Tukar (Kurs) Rupiah: Memaparkan dampak nyata depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS, mengingat sebagian besar minyak mentah dan BBM olahan masih diperoleh melalui impor yang dibayar menggunakan valuta asing.
-
Beban Operasional dan Margin Badan Usaha: Merinci proporsi biaya distribusi antar-pulau, biaya penyimpanan ( storage), pajak (PPN dan PBBKB), hingga margin keuntungan wajar yang diambil oleh Pertamina sesuai regulasi batas atas pemerintah.
Kunci Menjaga Kredibilitas di Tengah Tekanan Inflasi
Komunikasi publik yang buruk terkait kebijakan strategis seperti energi hanya akan memperburuk sentimen pasar. Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama manajemen Pertamina, dituntut untuk segera menggelar konferensi pers dan merilis lembar fakta ( fact sheet) yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Transparansi adalah kunci utama untuk membuktikan bahwa penyesuaian harga Pertamax murni dilandasi oleh realitas keekonomian pasar global, bukan sekadar instrumen mencari keuntungan di tengah kesempitan.
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
