SAMARINDA – Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali menjadi sorotan tajam. Pada Selasa (14/4/2026), linimasa media sosial dipenuhi luapan amarah warga, khususnya masyarakat Kalimantan Timur, menyusul bocornya sebuah draf usulan program dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim.
Dalam tangkapan layar yang viral tersebut, tertera sebuah usulan pengalokasian dana APBD untuk memberikan “uang saku” atau insentif pembinaan bagi para anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) tertentu dengan besaran mencapai Rp 4,2 juta per orang per bulan. Nominal ini kontan saja memicu outrage (kemarahan) massal. Bagaimana tidak? Angka tersebut bahkan bersaing ketat dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang harus dicapai para buruh pabrik dengan keringat dan kerja keras selama 30 hari penuh!
Menyadari bola liar yang semakin tak terkendali, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kaltim akhirnya menggelar konferensi pers darurat. Ia secara terbuka meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dalam klarifikasinya, ia menegaskan bahwa angka Rp 4,2 juta tersebut masih berstatus “usulan mentah” dari draf awal dan sama sekali belum disetujui oleh Gubernur maupun DPRD Provinsi Kaltim.
“Itu baru sebatas aspirasi dari beberapa kelompok yang masuk dalam draf rancangan kasar. Kami memohon maaf atas keresahan ini. Saya pastikan usulan tersebut sudah kami coret dan batalkan,” ujar sang Plt Kepala Kesbangpol di hadapan awak media.
Meski usulan tersebut diklaim sudah dibatalkan, insiden di pertengahan April 2026 ini menjadi bukti nyata adanya disconnect (keterputusan) empati antara segelintir birokrat dengan kondisi riil rakyatnya. Uang pajak rakyat yang dihimpun dalam APBD sejatinya harus dialokasikan untuk sektor-sektor esensial seperti perbaikan jalan rusak, penambahan fasilitas puskesmas, atau beasiswa anak tak mampu. Mengusulkan uang saku jutaan rupiah untuk anggota ormas—dengan alasan “pembinaan”—adalah bentuk pengkhianatan terhadap akal sehat dan keadilan sosial.
Kabar Pelita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjadi “CCTV” bagi pemerintah daerah. Jika draf ini tidak bocor dan viral, siapa yang bisa menjamin bahwa usulan konyol ini tidak akan lolos ketok palu? Mari kawal terus uang rakyat!
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
