SAMARINDA – Suhu politik di Kalimantan Timur (Kaltim) kian memanas. Gelombang unjuk rasa yang dimotori oleh gabungan mahasiswa, aktivis, dan elemen masyarakat sipil rupanya belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Turun kembali ke jalanan ibu kota provinsi, aksi 215 berlanjut, massa desak Gubernur Kaltim mundur dan dukung hak angket yang saat ini tengah digulirkan di gedung dewan.
Demonstrasi yang terpusat di kawasan kantor Gubernur dan DPRD Kalimantan Timur ini merupakan buntut dari rentetan kekecewaan publik terhadap sejumlah kebijakan strategis pemerintah daerah yang dinilai tidak transparan dan merugikan masyarakat.
Mosi Tidak Percaya dan Dorongan Investigasi
Aksi massa kali ini membawa narasi utama berupa mosi tidak percaya terhadap pimpinan daerah. Orator aksi secara bergantian menyuarakan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan inefisiensi anggaran dalam beberapa proyek infrastruktur serta kebijakan tata ruang provinsi.
Oleh karena itu, massa memberikan dukungan penuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim untuk tidak ragu menggunakan hak konstitusionalnya.
“Kami tidak akan mundur sampai tuntutan ini didengar. Fakta bahwa aksi 215 berlanjut, massa desak Gubernur Kaltim mundur dan dukung hak angket adalah bukti nyata kemarahan rakyat. Hak angket harus segera dieksekusi oleh DPRD untuk menginvestigasi seluruh kejanggalan di jajaran eksekutif secara terang benderang!” seru salah satu koordinator lapangan dari atas mobil komando.
Tiga Poin Tuntutan Utama Aksi 215
Dalam rilis sikapnya, aliansi massa Aksi 215 membawa tiga tuntutan mutlak yang ditujukan kepada Gubernur dan jajaran DPRD Kaltim:
-
Pengunduran Diri Gubernur: Mendesak Gubernur Kaltim untuk segera mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik atas kegagalan tata kelola pemerintahan.
-
Realisasi Hak Angket DPRD: Menuntut seluruh fraksi di DPRD Kaltim untuk bersatu dan mengesahkan pembentukan panitia khusus (Pansus) Hak Angket tanpa adanya kompromi politik di belakang layar.
-
Transparansi Publik: Meminta penegak hukum untuk segera mengusut tuntas berbagai dugaan skandal proyek mangkrak dan masalah perizinan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat sipil.
Aparat Perketat Pengamanan
Merespons eskalasi massa yang terus bertambah, pihak kepolisian dari Polresta Samarinda yang di-back up oleh Polda Kaltim terpantau memperketat barikade pengamanan di sekitar objek vital pemerintahan. Sejumlah ruas jalan utama dialihkan untuk menghindari kemacetan total.
Aparat mengimbau agar massa tetap menyampaikan aspirasinya dengan tertib, damai, dan tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang berniat memicu kericuhan. Publik kini menanti, apakah tekanan jalanan yang masif ini akan berhasil memaksa DPRD Kaltim untuk segera mengetuk palu persetujuan Hak Angket dalam sidang paripurna mendatang.
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
