JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam panggung perdamaian dunia melalui dukungan finansial yang terukur. Pada Rabu (4/2/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya memberikan klarifikasi mengenai mekanisme pembayaran iuran untuk organisasi Board of Peace. Ia memastikan bahwa anggaran tersebut akan dikelola dan disalurkan melalui pos Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan aspek strategis dan korelasi antara misi organisasi tersebut dengan agenda diplomasi pertahanan nasional.

Mengapa Melalui Kementerian Pertahanan?

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa pemilihan Kemenhan sebagai pintu penyaluran iuran bukan tanpa alasan. Board of Peace merupakan inisiatif internasional yang berfokus pada pencegahan konflik dan stabilitas keamanan global, yang secara teknis beririsan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kemenhan di bawah komando Menteri Pertahanan.

Beberapa poin krusial terkait mekanisme iuran ini meliputi:

• Integrasi Anggaran: Iuran ini telah masuk dalam pagu anggaran belanja negara tahun 2026 yang disetujui DPR.

• Efektivitas Diplomasi: Memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam menjaga stabilitas kawasan melalui kontribusi nyata.

• Akuntabilitas: Meskipun disalurkan lewat Kemenhan, pelaporan dan pengawasannya tetap di bawah supervisi ketat Kementerian Keuangan guna memastikan efisiensi dana publik.

Visi Strategis Menkeu Purbaya

Dalam penjelasannya di Jakarta, Menkeu Purbaya menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk organisasi internasional harus memiliki manfaat balik bagi kepentingan nasional, baik secara politik maupun keamanan.

“Penyaluran lewat Kemenhan ini adalah bagian dari sinkronisasi kebijakan luar negeri dan pertahanan kita. Kita ingin kontribusi Indonesia di Board of Peace tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperkuat postur diplomasi pertahanan kita secara nyata,” tegas Menkeu Purbaya, Rabu (4/2/2026).

Kebijakan ini diharapkan dapat semakin memperkokoh profil Indonesia sebagai negara yang aktif berkontribusi dalam menciptakan tatanan dunia yang damai dan stabil, sekaligus memastikan bahwa setiap pengeluaran negara di sektor internasional tetap berada dalam koridor tata kelola keuangan yang sehat.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/