Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena birokrasi yang menurutnya dapat menghambat sinkronisasi kerja antarinstansi pemerintah. Ia menyebut adanya oknum birokrat yang merasa memiliki kewenangan besar di dalam institusinya sebagai fenomena “deep state” atau “raja kecil”.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu (16/9/2026). Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan masa kerja antara pemimpin politik dan birokrat karier. Pemimpin politik memiliki masa jabatan terbatas, sedangkan seorang aparatur sipil negara dapat bekerja selama puluhan tahun di kementerian yang sama.

Prabowo mengatakan pengalaman panjang birokrat dalam memahami seluk-beluk institusi seharusnya menjadi kekuatan bagi pemerintahan. Namun, menurut dia, kondisi tersebut dapat menjadi persoalan apabila seorang pejabat tidak mau mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah.

Ia menegaskan fenomena tersebut tidak berlaku bagi seluruh aparatur negara. Kritiknya ditujukan terhadap oknum yang dinilai membuat koordinasi antarlembaga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Prabowo juga mengaitkan persoalan tersebut dengan rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Lembaga itu disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sistem rekrutmen, evaluasi, pembinaan, dan persiapan sumber daya manusia pemerintahan.

Pemerintah juga berencana melakukan pembaruan terhadap Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam ekosistem URI untuk memperkuat sistem merit dan kompetensi aparatur.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/