BEKASI – Pertumbuhan Kota Bekasi sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar di Indonesia ternyata masih menyimpan satu lubang besar di sektor pendidikan tinggi. Pada Jumat (13/3/2026), DPRD Kota Bekasi menyuarakan keresahan warga mengenai ketiadaan universitas negeri yang berlokasi di dalam kota. Padahal, dengan populasi yang terus meledak dan angka lulusan SMA/SMK yang sangat tinggi setiap tahunnya, kehadiran institusi pendidikan negeri sudah menjadi harga mati bagi masa depan anak muda Bekasi.

Paradoks Kota Megapolitan Tanpa PTN

Dalam penyampaiannya, perwakilan DPRD menekankan adanya sebuah ironi besar. Kota Bekasi memiliki kapasitas fiskal yang sangat mumpuni dengan APBD yang mendekati angka Rp7 triliun, namun hingga tahun 2026 ini, belum ada satu pun kampus negeri yang berdiri tegak di atas tanahnya. Selama ini, para pelajar asal Bekasi harus bertarung di jalur seleksi nasional untuk bisa kuliah di Jakarta, Depok, atau Bandung.

Kondisi ini mengakibatkan biaya pendidikan yang harus ditanggung warga Bekasi menjadi jauh lebih tinggi. Selain biaya kuliah, keluarga harus memikirkan biaya transportasi antar-kota hingga biaya kos jika kampus yang dituju terlalu jauh. DPRD menilai sudah saatnya Bekasi mandiri secara intelektual dengan memiliki universitas negeri sendiri yang bisa menyerap potensi lokal secara maksimal.

Urgensi Pendidikan Terjangkau di Tahun 2026

DPRD mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik jalanan, tetapi juga pada investasi sumber daya manusia. Ada beberapa poin strategis mengapa PTN di Bekasi sangat dibutuhkan saat ini:

• Menekan Angka Putus Kuliah: Banyak lulusan berprestasi di Bekasi yang terpaksa tidak melanjutkan studi karena kendala biaya di kampus swasta atau tingginya biaya hidup jika harus kuliah di luar daerah.

• Menciptakan Tenaga Kerja Lokal Kompeten: Dengan adanya PTN, kurikulum bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri besar yang ada di Bekasi, sehingga angka pengangguran lulusan baru bisa ditekan.

• Pemerataan Ekonomi Sekitar Kampus: Kehadiran universitas negeri akan memicu munculnya ekosistem ekonomi baru di sekitarnya, mulai dari sektor hunian, kuliner, hingga jasa pendukung lainnya bagi mahasiswa.

Langkah Nyata: Lobi Pusat dan Penyediaan Lahan

Tidak sekadar memberi imbauan, DPRD Kota Bekasi meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera melakukan lobi intensif ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Opsi yang ditawarkan antara lain adalah kerja sama dengan universitas negeri yang sudah ada untuk membuka kampus cabang di Bekasi, atau melakukan penataan aset lahan milik daerah yang luasnya memadai untuk dibangun sebuah kompleks universitas.

DPRD berkomitmen untuk mengawal dari sisi penganggaran jika memang diperlukan penyertaan dana daerah untuk penyediaan infrastruktur awal. Bagi para wakil rakyat, kehadiran PTN adalah warisan (legacy) yang jauh lebih berharga bagi generasi mendatang dibandingkan sekadar membangun gedung-gedung perkantoran.

“Masyarakat Bekasi sudah cukup lama menjadi penonton kemajuan pendidikan di kota tetangga. Sekarang saatnya kita memiliki rumah belajar sendiri. Kita punya anggarannya, kita punya lahannya, yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian politik untuk mewujudkannya,” tegas perwakilan DPRD Kota Bekasi, Jumat (13/3/2026).

Aspirasi ini diharapkan segera ditindaklanjuti dalam rencana pembangunan jangka menengah, sehingga di tahun-tahun mendatang, anak-anak Bekasi tidak lagi perlu berangkat subuh melintasi kemacetan antar-kota hanya untuk mengejar pendidikan di kampus negeri.

(binarnesia/adv)

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/