BEKASI – Memasuki bulan ketiga di tahun 2026, geliat pembangunan di Kota Bekasi tidak hanya ditentukan di balik meja kantor dinas, melainkan bermula dari rembuk warga di tingkat RT dan RW. Agenda Reses Perdana DPRD Kota Bekasi tahun anggaran 2026 yang baru saja usai dilaksanakan berhasil mencatatkan rekor partisipasi. Sebanyak 3.216 poin aspirasi telah didokumentasikan oleh 50 anggota dewan yang turun langsung menemui konstituen mereka di 12 kecamatan.
Ribuan aspirasi ini bukanlah sekadar angka statistik. Di balik tiap poinnya, terdapat harapan warga agar kemacetan berkurang, genangan air segera surut saat hujan, hingga kemudahan akses pendidikan bagi anak-anak mereka. Angka 3.216 ini menunjukkan bahwa masyarakat Bekasi kini semakin kritis dan peduli terhadap arah pembangunan kota satelit penyangga Jakarta ini di tengah tantangan ekonomi global yang juga sedang dinamis.
Membedah Prioritas: Banjir, Jalan, dan Sekolah
Berdasarkan klasifikasi awal dari Sekretariat DPRD, mayoritas aspirasi warga masih didominasi oleh isu klasik yang menjadi “PR” abadi di Kota Bekasi. Masalah penanganan banjir dan perbaikan drainase menempati urutan teratas. Warga meminta pemerintah daerah untuk tidak hanya melakukan pengerukan lumpur secara rutin, tetapi juga membangun tanggul permanen dan kolam retensi di titik-titik rawan genangan yang selama ini belum tertangani secara maksimal.
Selain isu air, masalah infrastruktur jalan juga menjadi sorotan tajam. Banyak warga mengeluhkan kondisi jalan lingkungan yang rusak akibat beban kendaraan yang kian padat atau dampak pengerjaan proyek utilitas yang belum sempurna. Warga juga mendesak percepatan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah-wilayah yang masih gelap guna meminimalisir angka kriminalitas jalanan.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, aspirasi warga Bekasi tahun 2026 ini banyak tertuju pada penambahan daya tampung sekolah negeri (SMPN dan SMAN) serta peningkatan fasilitas di Puskesmas-puskesmas pembantu. Warga berharap, melalui reses ini, pemerintah bisa memastikan bahwa akses layanan dasar tetap terjangkau dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah padat penduduk.
Dari Aspirasi Menuju Anggaran Nyata
DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa 3.216 aspirasi ini tidak akan hanya berhenti menjadi tumpukan kertas laporan. Seluruh poin yang telah diserap akan diverifikasi dan disaring untuk dimasukkan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Nantinya, data ini akan menjadi bahan utama dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Tantangannya kini berada pada kemampuan anggaran daerah untuk mengakomodir ribuan permintaan tersebut. Para anggota dewan berjanji akan mengawal setiap aspirasi prioritas agar bisa mendapatkan alokasi pendanaan, meskipun harus melalui proses skala prioritas yang ketat. Transparansi dalam pengalokasian dana ini menjadi janji utama para wakil rakyat agar masyarakat bisa melihat bukti nyata dari hasil “curhatan” mereka selama masa reses.
“Suara Warga Adalah Kompas Pembangunan Kami”
Langkah responsif DPRD dalam menghimpun ribuan aspirasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif di Bekasi.
“Kami sangat mengapresiasi semangat warga Bekasi yang tetap kritis dan peduli. Sebanyak 3.216 aspirasi ini adalah amanah besar yang harus kami perjuangkan. Kami tahu warga sudah lelah dengan banjir dan macet, makanya fokus kami di tahun 2026 ini adalah memastikan anggaran kita benar-benar ‘membumi’ dan menyentuh kebutuhan dasar mereka. Kami tidak akan membiarkan aspirasi ini menguap begitu saja,” tegas pimpinan DPRD Kota Bekasi, Minggu (8/3/2026).
Dengan rampungnya reses perdana ini, kini giliran eksekutif untuk bersiap menerjemahkan ribuan harapan tersebut menjadi proyek-proyek fisik maupun non-fisik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga “Planet” Bekasi.
(binarnesia/adv)
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
