JAKARTA – Gebrakan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) langsung mendapat sorotan dan dukungan penuh dari Senayan. Tindakan tegas dari korps Adhyaksa tersebut dinilai sebagai langkah preventif sekaligus penindakan yang krusial untuk menyelamatkan uang negara. Secara kelembagaan, anggota Komisi III dukung Kejagung usut dugaan korupsi MBG, jangan sampai program andalan dan prioritas Presiden ini hancur berantakan hanya karena ulah segelintir oknum yang serakah.
DPR RI menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat fantastis, sehingga pengawasannya harus dilakukan secara ekstra ketat tanpa pandang bulu.
Peringatan Keras dari Senayan untuk Penyelenggara Negara
Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan menegaskan bahwa program MBG menyangkut hajat hidup dan masa depan generasi penerus bangsa. Menjadikan program penyediaan gizi anak-anak sebagai ladang bancakan atau mark-up harga adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi.
“Kami di parlemen berdiri di belakang penyidik Jampidsus. Sangat jelas bahwa Komisi III dukung Kejagung usut dugaan korupsi MBG, jangan sampai program ini kehilangan muruahnya di mata publik sejak awal pelaksanaannya. Ini adalah warning (peringatan) keras bagi seluruh vendor dan pejabat pembuat komitmen di BGN agar bekerja dengan jujur,” tegas salah satu pimpinan Komisi III saat ditemui wartawan di kompleks Parlemen Senayan.
Tiga Alasan Parlemen Mengawal Ketat Investigasi Kejagung
Dalam merespons langkah hukum Kejagung, terdapat tiga poin utama mengapa Komisi III meminta agar investigasi ini dilakukan secara cepat, transparan, dan tuntas sampai ke akar-akarnya:
-
Mencegah Kebocoran APBN Triliunan Rupiah: Program MBG menelan anggaran puluhan triliun rupiah. Celah korupsi sekecil apa pun dalam rantai pasok (seperti selisih harga beras atau susu) akan mengakibatkan kerugian negara yang sangat masif jika dikalikan dengan jutaan porsi secara nasional.
-
Memberikan Efek Jera Maksimal (Deterrent Effect): Penindakan hukum sejak fase awal program berjalan diharapkan mampu memberikan efek kejut dan rasa takut bagi pihak-pihak swasta maupun birokrat yang berniat melakukan kolusi dalam tender pengadaan katering.
-
Menyelamatkan Kredibilitas Visi Presiden: Program gizi ini adalah janji kampanye dan visi utama Kepala Negara. Parlemen tidak ingin citra pemerintah rusak akibat sabotase internal dari birokrasi yang korup.
Desakan Transparansi Tanpa Mengganggu Jalannya Program
Meski mendukung penuh langkah represif dan penggeledahan oleh Kejagung, Komisi III juga mengingatkan pemerintah, khususnya BGN, agar proses hukum ini tidak sampai menghentikan distribusi logistik makanan yang sudah berjalan di sejumlah daerah. Parlemen mendesak agar Kejagung segera memaparkan konstruksi perkara dan mengumumkan pihak-pihak yang bertanggung jawab kepada publik, guna meredam spekulasi dan memastikan program mulia ini tetap berjalan sesuai target sasaran.
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
