JAKARTA – Dalam sebuah negara demokrasi yang sehat, keberadaan aktivis dan whistleblower adalah pilar penyeimbang (checks and balances) terhadap kekuasaan. Mereka adalah alarm yang berbunyi ketika ada sistem yang korup atau hak rakyat yang diinjak. Namun, pada Jumat (8/5/2026), kewarasan publik kembali diuji oleh pernyataan pihak berwenang. Berita mengenai saat teror ke aktivis Andrie Yunus disebut sekadar kenakalan langsung memicu gelombang protes dari berbagai koalisi masyarakat sipil dan pengamat hukum.

Oleh karena itu, mari kita bedah strategi manipulasi narasi ini dari kacamata hukum pidana dan dampaknya terhadap iklim tata kelola negara (Governance). Mengapa sebuah serangan intimidasi yang terencana tiba-tiba diturunkan derajatnya menjadi sekadar kenakalan remaja atau keisengan preman jalanan?

Taktik ‘Framing’ Pengecilan Delik Pidana

Secara fundamental, “kenakalan” (mischief atau vandalism) dan “teror” adalah dua entitas hukum yang derajatnya bagai bumi dan langit. Teror kepada seorang aktivis biasanya melibatkan perencanaan yang matang, observasi target, dan motif politik atau ekonomi yang sangat jelas. Pelakunya ingin membungkam investigasi atau kritik yang sedang dilakukan oleh sang aktivis.

Sebagai akibatnya, ketika otoritas menggunakan framing bahwa insiden tersebut hanyalah “kenakalan”, mereka sedang melakukan reduksi atau pengecilan delik pidana secara sistematis. Fakta di mana saat teror ke aktivis Andrie Yunus disebut sekadar kenakalan ini adalah upaya cuci tangan. Dengan menyebutnya sebagai kenakalan, polisi memiliki alasan untuk tidak melakukan investigasi mendalam untuk mencari siapa aktor intelektual (pemberi dana) di balik serangan tersebut. Pelaku lapangannya mungkin ditangkap dan diberi hukuman ringan tindak pidana ringan (Tipiring), sementara dalang utamanya tetap bebas berkeliaran.

Dampak Fatal Terhadap ESG dan Investasi

Selanjutnya, kita harus melihat kasus ini dari lensa yang lebih luas, yakni makroekonomi dan investasi. Generasi Z mungkin bertanya, apa hubungannya teror aktivis dengan pasar modal? Jawabannya terletak pada prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance).

Lebih lanjut lagi, investor asing saat ini sangat ketat dalam menerapkan standar ESG sebelum menanamkan modal triliunan rupiah. Jika sebuah negara terbukti gagal melindungi aktivisnya (huruf ‘S’ untuk Social dan ‘G’ untuk Governance), maka skor risiko investasi negara tersebut akan hancur. Lembaga pemeringkat global akan melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia bisa disetir oleh oligarki. Ketika hukum bisa dibeli, kepastian bisnis hilang, dan modal asing (Capital Flight) akan berbondong-bondong keluar dari bursa saham kita menuju negara tetangga yang lebih aman.

Darurat Perlindungan ‘Whistleblower’

Di sisi lain, narasi yang meremehkan nyawa aktivis ini adalah bentuk teror psikologis bagi seluruh anak muda yang ingin bersuara. Jika seorang tokoh publik saja bisa diteror dan pelakunya hanya dianggap “nakal”, bagaimana nasib warga biasa yang mencoba melaporkan korupsi dana desa atau pencemaran limbah pabrik di daerahnya?

Dengan demikian, pemerintah dan DPR harus segera merumuskan regulasi perlindungan yang absolut bagi para whistleblower dan pejuang HAM. Tidak boleh ada ruang kompromi bagi premanisme yang dibayar untuk memberangus kebebasan berpendapat.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/