JAKARTA – Momen Hari Pendidikan Nasional selalu dipenuhi dengan upacara bendera dan pidato yang berapi-api. Namun, setelah euforia seremonial itu selesai, realita pahit di jalanan sering kali menceritakan kisah yang sangat berbeda. Menanggapi perayaan Hardiknas 2026 Rano Karno tak boleh ada anak di Jakarta putus sekolah, demikian pernyataan tegas yang kini menjadi tajuk utama.

Pernyataan tersebut terdengar sangat idealis dan patut diapresiasi tinggi. Akan tetapi, kita harus membedah akar permasalahan strukturalnya. Mengapa di kota dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) puluhan triliun rupiah, masih ada anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah?

Biaya Siluman di Balik Sekolah Gratis

Secara teori, pendidikan dasar dan menengah di sekolah negeri memang digratiskan oleh negara. Oleh karena itu, banyak pejabat birokrasi merasa bahwa tugas mereka sudah selesai. Kenyataannya, mengenyam pendidikan tidak hanya berbicara soal bebas uang SPP bulanan atau uang gedung.

Ada banyak beban biaya “siluman” yang tidak ditanggung penuh oleh sistem. Misalnya, ongkos transportasi harian, biaya seragam, uang kas kelas, hingga kebutuhan kuota internet untuk tugas digital. Sebagai akibatnya, bagi keluarga pra-sejahtera yang pendapatannya tidak menentu, biaya tambahan ini sangat mencekik leher. Mereka akhirnya harus memilih: membeli beras untuk makan hari ini atau membayar ongkos anak pergi ke sekolah.

Evaluasi Total Sistem Bantuan Sosial

Selanjutnya, janji bahwa Hardiknas 2026 Rano Karno tak boleh ada anak di Jakarta putus sekolah harus dibarengi dengan audit total terhadap sistem bantuan. Selama ini, Jakarta memiliki program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Namun, distribusi program ini sering kali tersendat masalah administrasi yang rumit.

Banyak kaum marjinal perkotaan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen kependudukan resmi. Di sisi lain, masih sering ditemukan kasus di mana dana KJP tidak digunakan sesuai peruntukannya. Oleh sebab itu, pemerintah wajib memperbaiki database (basis data) lintas dinas. Birokrasi harus turun langsung menjemput bola ke kawasan kumuh, bukan hanya menunggu warga mengisi formulir online yang membingungkan.

Ancaman Ekonomi dari Putus Sekolah

Dari kacamata makroekonomi, tingginya angka putus sekolah adalah bom waktu yang sangat mematikan bagi masa depan kota. Jakarta saat ini sedang bertransisi menuju kota bisnis global purna-ibu kota. Oleh karena itu, Jakarta membutuhkan sumber daya manusia (Human Capital) dengan daya literasi dan keterampilan teknologi yang tinggi.

Jika anak-anak ini putus sekolah, mereka tidak akan bisa terserap oleh industri modern. Pada akhirnya, mereka hanya akan tersingkir ke sektor informal yang sangat rentan atau bahkan menjadi pengangguran struktural. Sebagai dampaknya, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk jaring pengaman sosial dan penanganan kriminalitas akan membengkak gila-gilaan di masa depan.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/