MAKASSAR – Ranah pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan tengah diguncang oleh sorotan tajam aparat penegak hukum. Ratusan pimpinan institusi pendidikan dasar dan menengah kini harus berurusan dengan penyidik kepolisian terkait dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul sebuah pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan aparatur sipil negara: ketika temuan dana BOS sudah dikembalikan, mengapa 326 kepala sekolah di Sulsel masih terus dipanggil dan diinterogasi oleh pihak kepolisian?
Fenomena ini memicu kebingungan, mengingat para terperiksa mengeklaim telah menyetorkan kembali selisih dana yang menjadi temuan inspektorat atau auditor ke kas negara. Namun, dalam kacamata hukum pidana korupsi, persoalan ini tidak lantas selesai dengan selembar bukti transfer.
Ketegasan Hukum: Ganti Rugi Tidak Menghapus Pidana
Dasar tindakan tegas aparat kepolisian merujuk pada regulasi tertinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara eksplisit menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.
“Banyak pejabat yang terjebak dalam ilusi bahwa mengembalikan uang hasil kejahatan akan menutup kasus. Terkait polemik temuan dana BOS sudah dikembalikan, mengapa 326 kepala sekolah di Sulsel tetap diproses, jawabannya sederhana: penyidik sedang mengejar niat jahatnya (mens rea). Pengembalian uang hanya dihitung sebagai iktikad baik yang mungkin meringankan hukuman di meja hijau, bukan sebagai penghapus status tindak pidananya,” tegas seorang ahli hukum pidana dari Universitas Hasanuddin (Unhas).
Mitos vs Fakta Hukum dalam Kasus Korupsi
Untuk meluruskan miskonsepsi yang beredar di kalangan penyelenggara negara, berikut adalah perbandingan antara persepsi yang keliru dengan realitas hukum yang berlaku:
| Persepsi Keliru di Kalangan Pejabat | Fakta Hukum (Berdasarkan UU Tipikor) |
| Mengembalikan kerugian negara akan menghentikan proses penyidikan polisi. | Pasal 4 UU Tipikor: Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus dipidananya pelaku. |
| Kasus ini murni kelemahan administrasi (maladministrasi) biasa. | Penyidik menemukan adanya indikasi kesengajaan (markup fiktif) untuk memperkaya diri/kelompok. |
| Kepala sekolah menanggung kesalahan secara mutlak sendirian. | Polisi sedang mengusut potensi adanya aktor intelektual/sistem setoran ke oknum pejabat di atasnya. |
Tiga Fokus Penyelidikan Polda Sulsel
Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan tidak menghentikan kasus ini karena penyidik sedang melakukan pendalaman terhadap tiga aspek krusial berikut:
-
Mengungkap Jaringan Sistematis: Penyelewengan yang melibatkan 326 kepala sekolah mengindikasikan adanya komando atau tekanan struktural. Penyidik menelusuri dugaan adanya oknum di Dinas Pendidikan yang mewajibkan “setoran” atau memotong pencairan dana BOS dari hulu.
-
Audit Investigatif Lanjutan: Polisi bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan apakah uang yang dikembalikan tersebut benar-benar mencakup seluruh kerugian negara, atau hanya sebagian kecil yang ketahuan saja.
-
Memberikan Efek Jera ( Deterrent Effect): Jika kasus dihentikan hanya karena uang dikembalikan, hukum akan kehilangan wibawanya. Hal ini akan memicu mentalitas berani korupsi di masa depan dengan prinsip, “kalau ketahuan tinggal kembalikan uangnya, kalau tidak ketahuan dinikmati”.
Membersihkan Ekosistem Pendidikan
Penyalahgunaan Dana BOS adalah kejahatan luar biasa yang merampas hak-hak dasar siswa untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Publik mendesak aparat penegak hukum untuk tidak pandang bulu dalam mengusut kasus ini. Transparansi dan ketegasan hukum adalah harga mutlak agar insiden serupa tidak kembali mencoreng dunia pendidikan di Sulawesi Selatan.
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
