SAMARINDA – Suara parau dari toa megapfon dan bentangan spanduk protes kembali menghiasi wajah ibu kota Kalimantan Timur. Pada Selasa (21/4/2026), gelombang penolakan terhadap kebijakan penguasa daerah memuncak lewat aksi unjuk rasa besar-besaran.

Di tengah kepungan massa pada demo 21 April di Samarinda, Gubernur tetap berkantor, DPRD didesak gunakan hak politik konstitusionalnya untuk segera turun tangan. Sikap sang kepala daerah yang memilih berdiam diri di ruang kerjanya dan mengabaikan teriakan ribuan warganya di jalanan, dinilai oleh para demonstran sebagai bentuk arogansi dan tone-deaf (tuli) terhadap penderitaan rakyat.

Ketika jalur komunikasi dengan pihak eksekutif (pemerintah provinsi) seolah menemui jalan buntu, wajar jika amarah publik akhirnya dialihkan ke Gedung DPRD Provinsi Kaltim. Massa aksi menuntut para anggota dewan untuk tidak sekadar menjadi “stempel” atau penonton pasif.

Para demonstran mendesak agar DPRD segera menggunakan hak-hak istimewanya, seperti Hak Interpelasi (hak untuk meminta keterangan) atau Hak Angket (hak untuk melakukan penyelidikan) terhadap kebijakan Gubernur yang memicu polemik ini. Wakil rakyat di Senayan daerah itu ditantang keberaniannya: apakah mereka benar-benar mewakili suara rakyat yang memilih mereka, atau justru lebih memilih mengamankan posisi dan bersekutu dengan penguasa?

Aksi massa hari ini menjadi ujian krusial bagi kualitas demokrasi di Kalimantan Timur. Publik tentu berharap tuntutan ini didengar dan diselesaikan di atas meja perundingan yang transparan, bukan sekadar dijanjikan dengan retorika kosong yang menguap setelah massa bubar.

Kita semua mendukung kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi. Mari kawal terus jalannya aksi ini agar tetap kondusif, tidak disusupi provokator yang berujung anarki, dan yang terpenting: pesannya benar-benar sampai dan dieksekusi oleh mereka yang duduk di kursi empuk pemerintahan!

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/