JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dari gelanggang diskursus publik. Meski kini sepenuhnya berada di luar struktur pemerintahan dan panggung kepartaian, pakar hukum tata negara tersebut tetap konsisten melontarkan kritik konstruktif serta masukan tajam terhadap berbagai dinamika kebijakan negara. Menjawab pertanyaan dan rasa penasaran publik, Mahfud MD ungkap alasan masih rajin bersuara, Indonesia milik semua rakyat dan bukan sekadar aset eksklusif bagi segelintir elite pemegang kekuasaan.

Konsistensi Mahfud dalam mengawal isu-isu krusial, mulai dari polemik hukum hingga keadilan sosial, memposisikan dirinya sebagai salah satu tokoh oposisi kultural yang paling dihormati oleh lintas generasi.

Menolak Diam di Tengah Ketimpangan

Bagi Mahfud, sikap kritis adalah bentuk tanggung jawab moral dan intelektual sebagai seorang akademisi sekaligus warga negara. Ketika fungsi pengawasan (check and balances) di dalam parlemen dinilai melemah, maka suara-suara dari luar sistem menjadi instrumen vital untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

“Kehadiran tokoh seperti Pak Mahfud pasca-pemilu adalah oase di tengah minimnya kekuatan penyeimbang struktural. Pernyataan lugas di mana Mahfud MD ungkap alasan masih rajin bersuara, Indonesia milik semua rakyat menegaskan komitmen konstitusionalnya yang tak pernah padam. Beliau memberikan teladan bagi kaum intelektual muda bahwa cinta kepada negara wujud tertingginya adalah keberanian untuk mengingatkan penguasa saat mereka keluar dari jalur konstitusi,” urai seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia merespons kiprah Mahfud MD.

Tiga Fokus Utama Kritik dan Gagasan Mahfud MD

Dalam berbagai forum diskusi, siniar (podcast), maupun cuitan di media sosial pribadinya, setidaknya terdapat tiga isu fundamental yang secara konsisten terus disuarakan oleh Mahfud MD:

Membangkitkan Kesadaran Kewarganegaraan ( Civic Awareness)

Langkah Mahfud MD yang terus menyalakan alarm peringatan ini diharapkan dapat memantik kesadaran kolektif masyarakat sipil ( civil society). Demokrasi yang sehat menuntut partisipasi aktif warganya, bukan hanya saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) setiap lima tahun sekali, tetapi juga dalam mengawasi setiap regulasi yang disahkan. Publik berharap agar iklim kebebasan berekspresi di Tanah Air tetap terjaga, sehingga kritik-kritik bernas dari para tokoh bangsa dapat ditampung sebagai energi positif untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan negara.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/