JAKARTA – Di era di mana data adalah minyak baru (data is the new oil), media sosial telah bertransformasi menjadi tulang punggung perekonomian dan kebebasan sipil. Mematikan akses digital seseorang sama saja dengan merampas hak hidupnya di ruang publik. Pada Jumat (8/5/2026), ketegangan antara negara dan masyarakat sipil mencapai puncaknya. Kabar mengenai Wamen Komdigi dan Anita Wahid berdebat soal pemblokiran akun Kalis langsung memantik kemarahan dari para content creator, aktivis, hingga investor sektor teknologi.

Oleh karena itu, mari kita bedah akar konflik ini dari kacamata tata kelola digital (digital governance) dan dampaknya terhadap iklim investasi kreatif. Mengapa sebuah institusi negara bisa dengan mudah memutus urat nadi digital warganya tanpa proses peradilan yang transparan?

Otoriterisme Algoritma dan Matinya Ruang Diskusi

Secara fundamental, negara memang memiliki kewenangan untuk meregulasi ruang siber demi mencegah kejahatan seperti terorisme atau penipuan. Namun, kewenangan ini sangat rawan disalahgunakan ( abuse of power) ketika tidak ada parameter yang jelas. Pemblokiran akun milik tokoh vokal sering kali dilakukan secara sepihak hanya dengan dalih “melanggar pedoman komunitas” atau “meresahkan ketertiban umum,” sebuah pasal karet yang bisa ditarik ke mana saja sesuai pesanan politik.

Sebagai akibatnya, adu argumen keras tak bisa dihindarkan. Fakta di mana Wamen Komdigi dan Anita Wahid berdebat soal pemblokiran akun Kalis membuktikan bahwa pemerintah sering kali berlindung di balik otoritas platform, sementara masyarakat sipil menuntut adanya transparansi hukum. Jika pemerintah bisa menyuruh platform media sosial untuk menghapus ( take-down) akun seseorang tanpa surat putusan pengadilan yang sah, maka kita secara resmi telah memasuki era otoriterisme digital, di mana algoritma dan kekuasaan menjadi algojo pembungkam kritik.

‘Chilling Effect’ Pada Ekonomi Kreatif Digital

Selanjutnya, kita harus melihat dampak fatal dari pemblokiran sepihak ini terhadap ekosistem makroekonomi digital. Saat ini, jutaan anak muda Generasi Z menggantungkan hidupnya sebagai digitalpreneur, influencer, pembuat podcast, hingga clipper edukasi. Akun media sosial mereka adalah aset (intangible asset) yang bernilai hingga miliaran rupiah, hasil dari membangun audiens bertahun-tahun.

Lebih lanjut lagi, ketika negara mempertontonkan arogansi dengan memblokir akun kritis secara instan, hal ini akan menciptakan Chilling Effect (efek gentar) yang luar biasa di kalangan pembuat konten. Para kreator akan melakukan penyensoran mandiri (self-censorship) karena takut aset digital mereka dihanguskan. Investor yang menanamkan modal di agensi digital atau startup media juga akan menarik dananya keluar (capital flight), karena ekosistem bisnis digital di Indonesia dianggap tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan hak cipta yang aman dari intervensi penguasa.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/