Jakarta – Rencana pengelolaan transportasi laut menuju dan dari Kepulauan Seribu oleh TransJakarta mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta. Namun, rencana tersebut dinilai perlu melalui kajian khusus agar pelaksanaannya benar-benar meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta berencana mengalihkan pengelolaan transportasi Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan kepada TransJakarta mulai 2027. Kebijakan ini diarahkan untuk membuat layanan transportasi lebih mudah, efisien, dan terintegrasi dengan sistem transportasi Jakarta.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan pengalihan pengelolaan perlu disertai kajian mengenai skema subsidi atau public service obligation (PSO). DPRD juga menyoroti pengelolaan dermaga, kesiapan armada, serta aturan yang perlu disesuaikan.

Selain itu, tarif menjadi perhatian karena biaya perjalanan kapal saat ini dinilai cukup tinggi bagi sebagian warga Kepulauan Seribu. DPRD mendorong adanya subsidi agar transportasi laut tetap terjangkau.

Aspek keselamatan dan kualitas kapal juga menjadi catatan. DPRD meminta pemerintah memastikan armada yang digunakan memenuhi standar keselamatan serta mampu melayani jumlah penumpang secara memadai.

Layanan tersebut juga diharapkan dapat terintegrasi dengan moda transportasi darat seperti bus TransJakarta, MRT, LRT, dan layanan lainnya. Dengan demikian, pengalihan pengelolaan tidak hanya mengubah pihak yang mengoperasikan kapal, tetapi benar-benar menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih aman, murah, dan mudah diakses warga Kepulauan Seribu.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/