JAKARTA – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah kini mulai memantik diskursus baru di kalangan akademisi. Keterlibatan institusi pendidikan tinggi dalam menyukseskan program ini rupanya tidak sepenuhnya disambut dengan perayaan. Muncul sebuah kritik tajam dan peringatan serius mengenai potensi terjadinya “kolonisasi kampus”.

Istilah kolonisasi di sini merujuk pada kekhawatiran bahwa perguruan tinggi perlahan-lahan dikooptasi dan direduksi fungsinya sekadar menjadi perpanjangan tangan atau instrumen teknis dari kebijakan politik penguasa, alih-alih sebagai ruang kritis yang independen.

Ancaman Terhadap Otonomi Perguruan Tinggi

Dalam tradisi akademik yang sehat, kampus adalah benteng terakhir nalar kritis dan otonomi keilmuan. Namun, desakan untuk mengintegrasikan program MBG ke dalam ekosistem universitas—baik melalui pengerahan mahasiswa, penyesuaian kurikulum, maupun penggunaan fasilitas kampus—dinilai dapat menggerus kemandirian tersebut.

“Ketika negara terlalu kuat mengintervensi program populisnya ke dalam kampus, kita patut khawatir ini adalah bentuk kolonisasi kampus. Universitas dituntut tunduk pada agenda birokratis, sehingga ruang untuk mengkritisi atau mengevaluasi kebijakan tersebut secara objektif menjadi hilang,” ungkap salah satu pengamat pendidikan tinggi merespons fenomena ini.

Ketergantungan struktural dan pendanaan dari pemerintah sering kali membuat pihak rektorat tidak memiliki pilihan selain “mengamini” arahan pusat, meskipun hal itu berpotensi melenceng dari visi utama pendidikan tinggi.

Bergesernya Esensi Tridharma Perguruan Tinggi

Kekhawatiran lain yang mencuat adalah potensi bergesernya fokus Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat). Pengabdian masyarakat sejatinya harus lahir dari riset independen dan inovasi berbasis masalah nyata di lapangan.

Jika kegiatan mahasiswa difokuskan hanya untuk mengeksekusi teknis pembagian atau pengawasan Makan Bergizi Gratis, muncul pertanyaan kritis: Apakah ini masih masuk dalam ranah akademik, atau kampus hanya sedang dijadikan event organizer gratis oleh negara?

Beban administratif dan kewajiban pelaporan yang menyertai program-program titipan negara ini dikhawatirkan akan menyita waktu para dosen dan peneliti. Energi yang seharusnya digunakan untuk inovasi sains dan teknologi justru habis terkuras untuk urusan birokrasi program populis.

Menjaga Nalar Kritis di Tengah Kebijakan Negara

Tidak ada yang menyangkal bahwa perbaikan gizi generasi bangsa adalah tujuan yang mulia. Namun, metode pendekatannya tidak boleh mengorbankan muruah institusi pendidikan. Pemerintah harus menyadari batas demarkasi antara instansi birokrasi pemerintahan dan institusi akademik.

Perguruan tinggi harus dibiarkan mengambil perannya sendiri—sebagai mitra kritis yang mengevaluasi efektivitas program MBG, meneliti kandungan nutrisinya, atau merancang skema ekonomi sirkular bagi UMKM penyedia makanan. Kampus tidak boleh dipaksa menjadi sekrup kecil dalam mesin politik birokrasi.

Jika kolonisasi kampus dibiarkan terjadi, Indonesia mungkin akan mencetak generasi yang kenyang secara fisik, namun tumpul dalam nalar dan miskin sikap kritis.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/