JAKARTA – Mengatasi masalah peredaran barang ilegal ternyata tidak melulu harus diselesaikan dengan cara dibakar atau digerebek. Terkadang, desakan ekonomi memaksa negara mengambil jalan pintas yang sangat pragmatis. Memasuki hari Senin (13/4/2026), publik dikejutkan oleh rencana kebijakan baru: wacana legalisasi rokok ilegal yang tengah disiapkan oleh Purbaya, dengan target implementasi pada Mei 2026.

Secara harfiah, “legalisasi rokok ilegal” terdengar seperti sebuah paradoks hukum. Namun, dalam kacamata ekonomi makro, langkah ini sebenarnya adalah bentuk Tax Amnesty (pengampunan pajak) atau pemutihan khusus untuk sektor tembakau.

Lantas, apa motif utama di balik kebijakan putar haluan ini? Jawabannya bermuara pada satu hal krusial: Penyelamatan APBN.

Beberapa tahun terakhir, penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) terus mengalami kebocoran parah. Kenaikan tarif cukai resmi yang terlampau tinggi justru memicu efek bumerang (downtrading). Perokok kelas menengah ke bawah beramai-ramai beralih mengonsumsi rokok “bodong” alias tanpa pita cukai yang harganya jauh lebih murah. Di sisi lain, operasi penindakan oleh Bea Cukai di lapangan seolah bermain kucing-kucingan yang tak ada habisnya dengan para mafia pabrik rokok rumahan.

Karena pemberantasan total dirasa mustahil dan memakan biaya besar, pemerintah mengambil opsi pragmatis: paksa pabrik-pabrik gelap ini masuk ke dalam sistem formal. Skema legalisasi ini nantinya akan “memaksa” para produsen rokok ilegal untuk mendaftarkan usahanya, membayar denda administratif atas pelanggaran masa lalu, dan mulai membeli pita cukai resmi.

Tentu saja, wacana di pertengahan April 2026 ini langsung memantik protes keras, terutama dari kalangan aktivis kesehatan dan pabrikan rokok resmi. Para pelaku industri legal merasa dikhianati karena mereka selama ini taat aturan dan membayar pajak mahal, sementara pelaku ilegal justru diberi “karpet merah” pengampunan. Dari sisi kesehatan, mempermudah produksi rokok—meski akhirnya dilegalkan—bertentangan dengan kampanye pengendalian tembakau.

Jika skema ini benar-benar diketok palu pada Mei 2026 nanti, pemerintah harus menyiapkan aturan main yang sangat ketat. Jangan sampai niat hati ingin menambah pundi-pundi setoran negara, kewibawaan hukum kita justru terlihat tunduk di bawah kendali sindikat rokok ilegal!

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/