SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR – Prioritas penggunaan anggaran daerah di Kalimantan Timur tengah menjadi buah bibir masyarakat. Pada Jumat (27/2/2026), kabar mengenai pengadaan satu unit mobil dinas Gubernur dengan nilai pagu mencapai Rp 8,5 miliar memicu gelombang kritik di media sosial maupun obrolan warga di lapangan.

Kritik ini bukan tanpa alasan. Banyak warga merasa angka tersebut terlalu kontras dengan kondisi infrastruktur jalan di beberapa titik wilayah Kaltim yang masih dipenuhi lubang dan rawan kecelakaan.

Antara Protokol Keamanan dan Aspirasi Rakyat

Pihak pemerintah biasanya berargumen bahwa kendaraan dinas dengan spesifikasi tinggi diperlukan untuk menunjang mobilitas Gubernur di medan Kalimantan yang luas serta demi faktor keamanan protokol kenegaraan. Namun, bagi warga yang setiap hari harus berduel dengan jalan rusak, argumen tersebut dirasa kurang “membumi”.

Poin-poin utama keresahan warga Kaltim:

• Nilai yang Fantastis: Angka Rp 8,5 miliar dianggap bisa digunakan untuk memperbaiki puluhan kilometer jalan lingkungan atau menambal ribuan lubang di jalan poros.

• Urgensi Infrastruktur: Warga menuntut agar anggaran sebesar itu dialihkan untuk perbaikan akses jalan yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat kecil.

• Simbol Kemewahan: Di saat ekonomi masyarakat baru saja mencoba bangkit di tahun 2026, pengadaan mobil mewah dianggap sebagai langkah yang tidak menunjukkan empati sosial (sense of crisis).

• Efektivitas Mobilitas: Muncul pertanyaan apakah mobilitas Gubernur tidak bisa ditunjang dengan kendaraan yang lebih ekonomis namun tetap fungsional.

Update Situasi dan Respons Publik (27 Februari 2026)

Kondisi Jalan di Lapangan Sejumlah unggahan warga memperlihatkan aksi kreatif (namun miris) menanam pohon pisang di jalan berlubang sebagai bentuk protes, yang kini disandingkan dengan rincian anggaran mobil dinas tersebut.

Transparansi APBD Publik kini mendesak DPRD Kaltim untuk lebih selektif dalam menyetujui anggaran pengadaan barang mewah yang belum bersifat mendesak, terutama jika masih ada hak dasar warga seperti jalan layak yang belum terpenuhi.

Suara Warga di Media Sosial Komentar seperti “Mobilnya anti-lubang mungkin?” atau “Apa gunanya mobil 8 miliar kalau jalannya bikin ban pecah?” menjadi tren di platform digital lokal Kalimantan Timur.

“Dengarkan Suara dari Ban yang Bocor”

Aktivis kebijakan publik di Samarinda menekankan bahwa APBD seharusnya menjadi instrumen untuk menyejahterakan rakyat, bukan sekadar simbol prestise pejabat daerah.

“Uang Rp 8,5 miliar itu uang rakyat. Sangat ironis jika pemimpinnya melaju mulus di atas suspensi mobil miliaran, sementara rakyatnya harus bertaruh nyawa di atas jalan yang hancur. Tambal dulu jalannya, baru bicara soal mobil dinas. Jangan sampai ada jarak yang terlalu lebar antara kenyamanan pejabat dan kesengsaraan warga,” tegas seorang pengamat kebijakan publik Kaltim, Jumat (27/2/2026).

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/