JAKARTA – Dinamika di parlemen menjadi sorotan tajam setelah muncul kekhawatiran mengenai melemahnya daya kritis fraksi-fraksi di DPR RI terhadap kebijakan pemerintah. PDI-P sebagai salah satu partai politik parlemen secara terbuka melontarkan kritik keras terkait pola hubungan antar-fraksi yang dinilai terlalu kooperatif. Dalam sebuah pernyataan yang menyentil independensi legislatif, PDI-P menekankan bahwa PDI-P: jika seluruh fraksi hanya manut, apa bedanya dengan Orde Baru?
Pernyataan ini merupakan kritik terhadap fenomena “akomodasi politik” yang dianggap berpotensi mematikan fungsi check and balances—sebuah pilar utama dalam sistem demokrasi yang sehat.
Mengingatkan Kembali pada Esensi Demokrasi
Kritik ini tidak lahir dari ruang hampa. PDI-P menyoroti tren di mana kebijakan-kebijakan strategis pemerintah hampir selalu mendapatkan persetujuan mutlak tanpa ada perdebatan yang substansial di tingkat komisi atau rapat paripurna. Hal ini, menurut mereka, menciptakan kesan bahwa parlemen hanyalah “stempel” bagi keinginan eksekutif.
“Fungsi utama DPR adalah mengawasi, bukan sekadar menyetujui. Ketika PDI-P: jika seluruh fraksi hanya manut, apa bedanya dengan Orde Baru? dilontarkan, ini adalah peringatan keras bahwa demokrasi kita sedang mengalami kemunduran ke masa di mana legislatif tidak memiliki taring di hadapan eksekutif. Tanpa ada oposisi atau kritik yang konstruktif, sistem perwakilan rakyat akan kehilangan legitimasi moralnya,” urai seorang pengamat politik senior menanggapi situasi tersebut.
Ancaman Bagi Kualitas Kebijakan Publik
Jika dominasi satu arah ini terus berlanjut, dikhawatirkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak akan melalui proses penyaringan yang matang. Berikut adalah poin-poin yang menjadi kekhawatiran PDI-P terhadap fenomena “manut” di parlemen:
| Poin Kekhawatiran | Deskripsi Dampak |
| Matinya Nalar Kritis | Hilangnya ruang perdebatan untuk menguji kelayakan kebijakan sebelum disahkan menjadi undang-undang. |
| Absennya Pengawasan | Potensi penyalahgunaan anggaran atau kebijakan yang tidak pro-rakyat luput dari pantauan karena minimnya keberanian fraksi untuk bersuara. |
| Regresi Demokrasi | Kembalinya pola pemerintahan sentralistik di mana legislatif tunduk total pada eksekutif, serupa dengan era pemerintahan masa lalu. |
Tantangan untuk Parlemen yang Demokratis
PDI-P menegaskan bahwa menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah tidak seharusnya menanggalkan fungsi pengawasan. Kritik justru dibutuhkan untuk menjaga agar pemerintahan tetap berada di jalur yang benar (on track). Tantangan ke depan bagi anggota DPR adalah membuktikan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk melayani kepentingan penguasa.
Masyarakat kini berharap agar fraksi-fraksi lain di parlemen tidak bungkam dan mulai berani menunjukkan taringnya dalam setiap perdebatan kebijakan. Apakah parlemen akan terus menjadi pendukung setia tanpa syarat, ataukah akan ada dinamika baru yang lebih menyehatkan bagi iklim demokrasi Indonesia ke depan?
Baca juga berita update lainnya disini: https://suarakabarmedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/
