BANDUNG – Pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan akan jauh lebih bermakna jika prosesnya mampu menghidupkan roda ekonomi masyarakat sekitar. Berangkat dari filosofi inilah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Rabu (15/4/2026) meluncurkan kebijakan inovatif terkait eksekusi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Melalui dorongan strategis dari Dedi Mulyadi, program Rutilahu tahun ini tidak hanya sekadar menyalurkan dana untuk membedah rumah warga miskin, tetapi juga diwajibkan menyerap material dari industri kerakyatan. Fokus utamanya adalah penggunaan genteng lokal berbahan tanah liat buatan para perajin asli Jawa Barat, seperti dari sentra industri Jatiwangi, Majalengka, maupun Purwakarta.

Kebijakan ini lahir dari sebuah keprihatinan. Selama beberapa tahun terakhir, industri genteng tanah liat tradisional kebanggaan Jabar perlahan mati suri akibat gempuran atap baja ringan dan genteng pabrikan modern. Ribuan perajin kehilangan mata pencaharian, dan lori-lori pembakaran tanah liat di desa-desa mulai padam.

Namun, dengan adanya kewajiban penggunaan genteng lokal untuk puluhan ribu unit rumah Rutilahu yang akan dibedah tahun ini, efek pengganda ekonominya (multiplier effect) dipastikan akan meledak. Dana triliunan rupiah dari APBD tidak akan lari ke pabrik-pabrik besar atau material impor, melainkan mengalir langsung ke kantong para perajin keramik, lori pembakaran, hingga kuli angkut di desa-desa.

Langkah yang diinisiasi oleh Dedi Mulyadi di pertengahan April 2026 ini merupakan wujud nyata dari konsep Ekonomi Sirkular. Uang rakyat dari pajak dikembalikan lagi ke rakyat berlapis-lapis; mulai dari keluarga prasejahtera yang mendapat rumah layak, hingga para perajin lokal yang dapur usahanya kembali mengepul. Selain itu, genteng tanah liat lokal juga dinilai jauh lebih sejuk dan ramah lingkungan, cocok dengan iklim tropis Jawa Barat.

Kabar Pelita memberikan apresiasi tinggi atas terobosan ini. Sudah saatnya provinsi-provinsi lain meniru langkah Jabar. Bantuan sosial dan program pembangunan fisik harus didesain sedemikian rupa agar menjadi motor penggerak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Bangga buatan Indonesia harus dimulai dari kebijakan nyata pemerintah daerahnya!

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/