BEKASI – Kelurahan Jatiraden di Kecamatan Jatisampurna selama ini menjadi salah satu titik “blank spot” dalam peta pendidikan Kota Bekasi. Pada Kamis (5/3/2026), anggota DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa ketersediaan lahan milik Pemkot (aset daerah) di wilayah tersebut seharusnya segera dimanfaatkan untuk membangun fasilitas pendidikan tingkat menengah pertama.
Selama ini, lulusan SD di Jatiraden harus “bertempur” memperebutkan kuota zonasi di sekolah yang letaknya berada di kelurahan tetangga, yang seringkali jaraknya sudah melampaui batas aman seleksi zonasi.
Target Pendirian: Mengapa Harus Sekarang?
DPRD menyoroti beberapa poin krusial yang membuat pendirian SMPN ini tidak bisa ditunda lagi:
-
Kepadatan Penduduk: Pertumbuhan pemukiman di Jatisampurna tidak dibarengi dengan penambahan gedung sekolah baru.
-
Keadilan Akses: Memberikan hak yang sama bagi warga Jatiraden untuk mendapatkan pendidikan murah dan berkualitas di sekolah negeri.
-
Pemanfaatan Aset: Memaksimalkan lahan-lahan kosong milik Pemkot Bekasi agar tidak terbengkalai atau diserobot pihak lain.
-
Persiapan PPDB 2026/2027: Dorongan ini dilakukan agar proses perencanaan dan penganggaran bisa masuk dalam tahun anggaran berjalan atau perubahan.
“Pendidikan Adalah Investasi, Bukan Beban”
DPRD meminta Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Perkimtan Kota Bekasi untuk segera duduk bersama melakukan studi kelayakan dan pemetaan lahan di Jatiraden.
“Warga Jatiraden sudah terlalu lama menunggu. Jangan sampai setiap tahun mereka hanya jadi penonton saat PPDB karena masalah jarak. Kami di DPRD akan mengawal anggaran ini agar pembangunan SMPN di Jatiraden bisa segera masuk tahap konstruksi. Ini bukan cuma soal gedung, tapi soal masa depan anak-anak Bekasi,” tegas perwakilan DPRD Kota Bekasi, Kamis (5/3/2026).
(nakarimedia/adv)
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
