New York — Zohran Mamdani, wali kota baru New York City, mengejutkan publik dan komunitas internasional dengan mencabut beberapa kebijakan pro-Israel di hari pertama masa jabatan resminya. Tindakan tersebut dilakukan hanya beberapa jam setelah upacara pelantikan, menandai awal kepemimpinan yang langsung berdampak luas terhadap dinamika politik kota terbesar di Amerika Serikat itu.

Mamdani, yang dilantik pada 1 Januari 2026, menandatangani serangkaian perintah eksekutif baru yang membatalkan semua kebijakan yang ditandatangani oleh mantan Wali Kota Eric Adams sejak 26 September 2024, termasuk dua yang dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap Israel.

Salah satu kebijakan yang dicabut adalah pembatasan bagi badan-badan pemerintahan kota untuk melakukan boikot atau mencabut investasi terhadap Israel — sebuah aturan yang sebelumnya melarang institusi kota mengambil langkah ekonomi yang berpotensi merugikan Israel.

Selain itu, Mamdani juga membatalkan keputusan administrasi Adams yang mengadopsi definisi antisemitisme dari International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Definisi ini sebelumnya digunakan sebagai standar untuk mengidentifikasi dan menanggapi ujaran kebencian antisemit. Penghapusan IHRA ini sangat kontroversial, karena sejumlah pihak menilai definisi itu penting dalam memerangi antisemitisme di kota yang memiliki komunitas Yahudi besar.

Namun demikian, Mamdani memastikan kantor yang khusus menangani antisemitisme di kota ini tetap beroperasi, meski beberapa aturan pendukungnya dibatalkan. Langkah ini dianggap sebagai upaya menyeimbangkan kebijakan yang lebih progresif dengan kebutuhan melindungi komunitas Yahudi di New York.

Langkah kontroversial ini segera memicu reaksi keras dari sejumlah kelompok dan pemerintahan asing. Kementerian Luar Negeri Israel mengecam keputusan Mamdani, menyebutnya sebagai tindakan yang justru dapat memperkuat sikap antisemitisme dan mengancam keselamatan komunitas Yahudi di kota tersebut. Kritik ini menggambarkan ketegangan antara pendekatan Mamdani terhadap kebijakan luar negeri dan interpretasi tradisional soal perlindungan terhadap minoritas.

Kelompok-kelompok Yahudi di New York juga menyuarakan kekhawatiran bahwa pencabutan definisi IHRA dapat melemahkan alat hukum yang selama ini digunakan untuk mengatasi ujaran dan tindakan anti-Yahudi. Beberapa konselor komunitas bahkan memperingatkan potensi “peningkatan serangan antisemit.”

Di sisi lain, aktivis hak sipil dan pendukung kebebasan berbicara menyambut baik langkah Mamdani, yang mereka pandang sebagai pembela kebebasan politik dan kritik terhadap pemerintah atau kebijakan luar negeri negara lain, termasuk Israel. Mereka menilai kebijakan sebelumnya terlalu luas dan kerap digunakan untuk membatasi kritik terhadap Israel dan kebijakan geopolitiknya.

Zohran Mamdani dikenal sebagai figur progresif yang menekankan pemerataan sosial, kebijakan pro-rakyat, dan reformasi struktural. Pemilihannya sebagai wali kota mencerminkan perubahan politik signifikan di New York, dengan dukungan kuat dari basis liberal dan progresif yang menuntut pemerintahan lebih responsif terhadap isu sosial dan hak sipil.

Meskipun demikian, keputusan awalnya di kantor walikota sudah memicu debat sengit baik di dalam negeri maupun internasional, menandai sebuah babak baru dalam hubungan antara pemerintahan kota besar AS dan isu keadilan global serta kebijakan luar negeri.

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://kabarbaghasasi.com/