LOMBOK – Niat mulia pemerintah untuk memperbaiki gizi anak bangsa tampaknya harus tercoreng oleh ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada Rabu (1/4/2026), jagat media sosial kembali dihebohkan oleh sebuah video viral yang memperlihatkan dugaan penyalahgunaan aset negara secara terang-terangan. Dua unit mobil boks operasional milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang seharusnya mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), justru tertangkap kamera sedang asyik digunakan untuk mengangkut penumpang pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam rekaman amatir yang beredar luas tersebut, dua kendaraan taktis bernuansa putih dengan logo resmi program MBG tampak terparkir dan beroperasi di luar jalur penugasannya. Bukannya terparkir di halaman sekolah dasar untuk membagikan jatah makan siang, mobil-mobil tersebut malah terlihat mondar-mandir menjemput rombongan di area Bandara Internasional Lombok. Tak berhenti sampai di situ, kendaraan fasilitas negara ini juga terpantau melenggang bebas mengantarkan penumpangnya berwisata hingga ke kawasan Pantai Malimbu, Kabupaten Lombok Barat.

Sontak saja, pemandangan ironis ini memicu kemarahan publik. Warganet menilai tindakan tersebut tidak hanya merupakan bentuk pelanggaran disiplin yang berat, tetapi juga sebuah penghinaan terhadap program prioritas nasional yang didanai langsung oleh uang pajak rakyat. Fasilitas yang sejatinya diadakan untuk mengatasi masalah stunting dan gizi buruk di daerah, malah disulap menjadi “mobil travel dadakan” demi keuntungan pribadi oknum tertentu.

Merespons gelombang protes yang semakin membesar, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya angkat bicara dan memastikan tidak akan tinggal diam. Koordinator Regional SPPG BGN wilayah NTB secara resmi mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan rekaman video tersebut. Saat ini, tim internal sedang melakukan investigasi mendalam untuk melacak siapa pengemudi dan pihak penanggung jawab yang berani memberikan izin operasional di luar prosedur tersebut.

Kasus penyalahgunaan aset di Lombok ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola pengawasan program MBG di lapangan. Publik kini menanti ketegasan nyata dari pemerintah pusat. Sanksi administratif hingga pemecatan tidak dengan hormat harus segera dijatuhkan kepada oknum yang terbukti bersalah, guna memberikan efek jera sekaligus menjaga muruah program pemenuhan gizi yang saat ini menjadi tumpuan harapan jutaan keluarga prasejahtera di seluruh penjuru Tanah Air.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/