JAKARTA – Arus informasi mengenai kontribusi finansial Indonesia dalam inisiatif perdamaian global mendapat titik terang baru. Pada Kamis (5/2/2026), Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan penegasan resmi bahwa hingga saat ini, Indonesia belum melakukan pembayaran iuran untuk organisasi Board of Peace.
Pernyataan ini mengklarifikasi spekulasi yang berkembang sebelumnya mengenai penyaluran dana internasional melalui pos Kementerian Pertahanan.
Menunggu Kepastian dan Penyelarasan Kebijakan
Seskab Teddy menjelaskan bahwa meskipun rencana anggaran telah dibahas, pemerintah masih dalam tahap pengkajian mendalam. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan dari APBN benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional dan situasi geopolitik terbaru, terutama pasca-perubahan kebijakan di Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.
Beberapa poin krusial dalam klarifikasi Seskab Teddy meliputi:
-
Status Pembayaran: Belum ada dana yang keluar dari kas negara untuk iuran tersebut.
-
Prinsip Kehati-hatian: Pemerintah mengedepankan aspek akuntabilitas dan efisiensi di tengah tantangan ekonomi domestik.
-
Faktor Eksternal: Indonesia terus memantau arah kebijakan luar negeri AS (era Trump) terhadap organisasi internasional tersebut sebelum mengambil langkah final.
Diplomasi yang “Wait and See”
Langkah pemerintah ini dipandang sebagai bentuk diplomasi yang pragmatis. Mengingat pengaruh besar Amerika Serikat dalam inisiatif Board of Peace, Indonesia memilih untuk tidak terburu-buru dalam melakukan komitmen finansial sebelum melihat konsistensi dan arah nyata dari inisiatif tersebut di bawah pengaruh administrasi Trump yang baru.
“Presiden menekankan bahwa setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan manfaatnya. Terkait Board of Peace, kita masih melihat perkembangan dinamika di tingkat dunia. Jadi, belum ada iuran yang dibayarkan,” ungkap Seskab Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Penegasan ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik mengenai prioritas belanja negara di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung di tingkat daerah dan pusat.
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
