JAKARTA – Langkah berani dan tegas diambil oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam menyikapi dugaan korupsi yang kembali menggoyang institusi perpajakan. Pada Kamis (22/1/2026), Purbaya secara resmi mencopot Wansepta Nirwanda dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara.

Pencopotan ini merupakan buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pegawai di KPP Madya Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Pesan Keras: “Jangan Mau Dikibulin”

Meski Wansepta tidak terjaring langsung dalam OTT tersebut, Purbaya menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memikul tanggung jawab moral dan struktural atas perilaku anak buahnya. Dalam acara pelantikan pejabat baru, Menkeu melontarkan pesan yang sangat “menohok” bagi seluruh jajaran pimpinan di DJP.

“Jangan sampai terlibat, tetapi jangan juga sampai dikibulin. Bawahannya main-main, atasannya tidak tahu. Saya ingin kita ambil langkah strategis sampai ke level Kakanwil kita mutasikan,” tegas Purbaya di Jakarta.

Purbaya mengingatkan bahwa satu orang yang menyimpang bukan hanya mencederai hukum, melainkan merusak kepercayaan jutaan rakyat Indonesia dan mengkhianati kerja keras ribuan pegawai pajak lainnya yang berintegritas.

Perombakan Pejabat dan Sosok Pengganti

Sebagai langkah cepat untuk menjaga kelancaran pelayanan publik dan pengamanan penerimaan negara, Purbaya langsung melantik pejabat baru untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di wilayah tersebut.

Berikut adalah daftar pejabat baru yang dilantik di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Utara:

• Untung Supardi: Menjabat sebagai Kakanwil DJP Jakarta Utara menggantikan Wansepta Nirwanda.

• Gorga Parlaungan: Menjabat sebagai Kepala KPP Madya Jakarta Utara.

• Hadi Suprayitno: Menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya Jakarta Utara.

Kebijakan “Zero Tolerance” dan Pengawasan Ketat

Mantan bos LPS ini juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Kementerian Keuangan tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi praktik fraud atau kecurangan. Ia bahkan menyebut akan menindak tegas pelanggaran sekecil apa pun.

“Ini bukan karena saya emosi atau gaya-gayaan. Tapi ini karena negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan,” pungkasnya. Selain mutasi, Purbaya juga menginstruksikan penguatan pengawasan internal dengan membandingkan profil kekayaan pejabat melalui data perbankan secara rutin, melampaui pelaporan LHKPN standar.

Langkah pembersihan internal ini diharapkan dapat mengembalikan citra DJP di mata publik, terutama saat pemerintah tengah berupaya keras mencapai target penerimaan pajak yang ambisius di tahun 2026.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/