JAKARTA – Di tengah hiruk-pikuk berbagai isu nasional, sebuah pencapaian gemilang berhasil ditorehkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Pada Kamis (2/4/2026), lembaga penjaga pintu gerbang kedaulatan negara ini mengumumkan kesuksesan mereka dalam memecahkan rekor penerimaan sepanjang sejarah berdirinya instansi. Di bawah komando Direktur Jenderal Yuldi Yusman, Imigrasi berhasil meraup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan angka fantastis, yakni menembus Rp10,4 triliun!

Angka Rp10,4 triliun ini jelas bukan nominal kaleng-kaleng. Pencapaian ini menjadi bukti konkret bahwa sektor keimigrasian kini telah bertransformasi menjadi salah satu motor penggerak utama pendanaan negara di luar sektor pajak tradisional.

Keberhasilan di era kepemimpinan Yuldi Yusman ini tentu tidak datang dari langit. Lonjakan PNBP diyakini sebagai buah manis dari serangkaian inovasi digitalisasi layanan yang digenjot secara masif. Mulai dari penerapan Electronic Visa on Arrival (e-VOA) yang mempermudah turis asing, perpanjangan paspor secara online yang kian cepat, hingga modernisasi fasilitas seperti autogate di berbagai bandara internasional. Kemudahan akses ini membuat volume lalu lintas warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI) meningkat tajam dan berimbas langsung pada pemasukan negara.

Selain inovasi layanan yang ramah pengguna, angka ini juga didongkrak oleh penegakan hukum keimigrasian yang tak kalah tegas. Denda terhadap pelanggaran izin tinggal (overstay) dan penertiban administrasi WNA “nakal” di Indonesia—seperti yang belakangan gencar dilakukan di Bali—turut menyumbang porsi yang signifikan bagi kas negara tanpa harus mengorbankan iklim investasi dan pariwisata.

Bagi masyarakat luas, rekor PNBP ini membawa secercah harapan positif. Uang triliunan rupiah yang disetorkan ke kas negara tersebut nantinya akan dikembalikan kepada rakyat dalam wujud pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan peningkatan fasilitas publik lainnya. Tentu saja, publik kini menaruh ekspektasi yang tinggi: rekor pendapatan ini harus sejalan lurus dengan pelayanan di tingkat akar rumput. Masyarakat berharap pelayanan pembuatan paspor di seluruh kantor imigrasi se-Indonesia bisa semakin bebas antrean panjang, bebas calo, dan semakin memanusiakan warga.

Memasuki kuartal kedua tahun 2026, prestasi yang ditorehkan oleh Ditjen Imigrasi patut mendapat apresiasi. Ini membuktikan bahwa birokrasi pemerintahan pun bisa bekerja seefektif dan seproduktif korporasi profesional, asalkan dipimpin dengan visi transparansi dan inovasi digital yang tepat.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/