JAKARTA – Masalah ketertiban umum di ibu kota kembali menjadi sorotan. Pada Minggu (22/2/2026), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara terbuka mengakui bahwa praktik parkir liar masih marak terjadi, terutama di kawasan sekitar pasar tradisional dan pusat perbelanjaan.

Keberadaan parkir liar ini tidak hanya merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menjadi biang kerok kemacetan parah yang dikeluhkan warga Jakarta setiap harinya.

Simpul Kemacetan di Titik-Titik Vital

Berdasarkan hasil pantauan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, area pasar tradisional menjadi yang paling sulit ditertibkan karena tingginya perputaran kendaraan dalam waktu singkat. Kurangnya kapasitas kantong parkir resmi membuat banyak pengunjung dan pedagang memilih bahu jalan untuk memarkirkan kendaraannya.

Beberapa poin penting dari pengakuan Pemprov DKI:

• Keterbatasan Lahan: Banyak pasar tradisional yang dibangun puluhan tahun lalu tidak memiliki fasilitas parkir yang memadai untuk volume kendaraan saat ini.

• Faktor Jukir Liar: Keberadaan juru parkir liar (jukir) yang terorganisir di titik-titik ramai membuat parkir di bahu jalan seolah menjadi “legal” di mata masyarakat.

• Dampak ke Pengguna Jalan: Lebar jalan yang berkurang akibat deretan motor dan mobil parkir liar menyebabkan kecepatan kendaraan menurun drastis, terutama di jam-jam sibuk.

“Bukan Sekadar Razia, Tapi Solusi Lahan”

Pemprov DKI menekankan bahwa tindakan represif seperti derek paksa dan cabut pentil tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan penyediaan solusi lahan. Di tahun 2026 ini, fokus pemerintah mulai bergeser pada pembangunan parkir komunal dan integrasi parkir dengan transportasi umum.

“Kami akui parkir liar di pasar-pasar ini masih sangat marak. Penertiban terus kami lakukan, tapi kami juga sadar bahwa kapasitas parkir resmi memang terbatas. Ke depan, kami akan bekerja sama dengan pihak swasta dan pasar jaya untuk membangun gedung parkir yang lebih mumpuni,” ungkap perwakilan Pemprov DKI, Minggu (22/2/2026).

Masyarakat juga diimbau untuk lebih memilih menggunakan transportasi publik yang kini sudah sangat terintegrasi di Jakarta guna menghindari kesulitan mencari lahan parkir dan biaya parkir liar yang tidak menentu.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/