BEKASI – Angka Rp7 triliun seharusnya bukan sekadar deretan nol di atas kertas APBD Kota Bekasi tahun 2026. Namun, bagi jajaran legislatif, angka tersebut menyisakan pertanyaan besar terkait prioritas pembangunan sumber daya manusia. Pada Rabu (11/3/2026), anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi secara terbuka menyoroti fakta bahwa hingga usia kota yang ke-29, Bekasi masih belum memiliki universitas negeri sendiri. Warga Bekasi pun terpaksa tetap menjadi “komuter pendidikan” ke Jakarta, Depok, atau Bandung untuk mendapatkan pendidikan tinggi plat merah.

Paradoks Anggaran Besar dan Fasilitas Pendidikan

Anggota Komisi 1 menekankan bahwa dengan kapasitas fiskal yang hampir mencapai Rp7 triliun, Pemerintah Kota Bekasi seharusnya memiliki daya tawar dan kemampuan finansial yang cukup untuk memfasilitasi pendirian universitas negeri. Selama ini, Bekasi memang memiliki banyak universitas swasta berkualitas, namun kehadiran PTN dianggap krusial untuk memberikan akses pendidikan yang lebih terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.

DPRD menilai bahwa ketergantungan pada daerah tetangga dalam hal pendidikan tinggi menunjukkan adanya celah dalam perencanaan strategis jangka panjang. Sebagai kota industri dan jasa yang sangat dinamis di tahun 2026, Bekasi membutuhkan “pabrik intelektual” yang mampu mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten tanpa harus berpencar ke luar daerah.

Urgensi Universitas Negeri bagi Warga Bekasi

Dalam sorotannya, legislatif menggarisbawahi beberapa poin mengapa kehadiran PTN di Bekasi sudah sangat mendesak:

• Pemerataan Akses: Memberikan kesempatan bagi lulusan SMA/SMK di Bekasi untuk bersaing di tingkat nasional dengan dukungan biaya yang disubsidi negara.

• Pusat Riset Daerah: Universitas negeri bisa menjadi mitra strategis Pemkot dalam merumuskan kebijakan berbasis riset, terutama dalam mengatasi isu macet, banjir, dan tata kota.

• Efisiensi Ekonomi Keluarga: Mengurangi beban biaya transportasi dan tempat tinggal (kos) bagi keluarga di Bekasi yang anaknya melanjutkan kuliah.

• Kebanggaan Daerah: Kehadiran universitas negeri akan meningkatkan prestise Kota Bekasi sebagai kota penyangga yang mandiri secara intelektual.

Mendorong Sinergi dengan Pemerintah Pusat

Komisi 1 meminta agar eksekutif tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi mulai serius melakukan lobi dan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Opsi yang ditawarkan bisa berupa peningkatan status institusi pendidikan yang sudah ada atau penyediaan lahan strategis oleh Pemkot untuk pembangunan kampus cabang dari PTN ternama.

“Jangan sampai APBD kita yang besar ini hanya habis untuk urusan rutin. Kita butuh investasi jangka panjang untuk anak cucu kita. Memiliki universitas negeri bukan lagi sebuah kemewahan bagi Bekasi, melainkan sebuah kebutuhan dasar untuk kota semaju ini,” tegas anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Rabu (11/3/2026).

Isu ini diharapkan menjadi agenda prioritas dalam musyawarah perencanaan pembangunan mendatang. Dengan anggaran yang hampir menyentuh Rp7 triliun, publik kini menunggu apakah keberanian politik pemerintah daerah akan sejalan dengan harapan masyarakat untuk memiliki kampus negeri di rumah sendiri.

(binarnesia/adv)

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/