ACEH — Sebuah momentum penting tercatat dalam proses pemulihan pascabanjir bandang yang mengguncang Aceh Tamiang pada akhir November 2025. Ratusan unit hunian sementara atau huntara kini mulai dihuni oleh keluarga korban, menandai babak baru pemulihan sosial dan psikologis bagi warga yang kehilangan rumahnya akibat bencana hidrometeorologi tersebut.

Proyek pembangunan huntara yang diprakarsai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Danantara Indonesia, didukung oleh berbagai kementerian, badan usaha milik negara, serta lembaga swadaya masyarakat, menghadirkan hunian layak dan layak huni untuk para penyintas banjir dan tanah longsor. Sebanyak 600 unit huntara sudah rampung dibangun dan tersebar di kawasan Karang Baru, Aceh Tamiang.

Pemerintah resmi mengumumkan beberapa unit telah mulai dihuni oleh keluarga terdampak, setelah personel teknis memastikan fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, sanitasi, dan akses jalan sudah tersedia. Menurut informasi dari PT PLN (Persero), seluruh unit telah tersambung dengan jaringan listrik, sehingga kehidupan warga di huntara bisa kembali memiliki stabilitas kebutuhan dasar.

Bagi warga, huntara bukan sekadar tempat tinggal sementara — tetapi juga simbol bangkit dari trauma pascabencana. Sejumlah keluarga yang kini menempati hunian sementara menyampaikan rasa syukur mereka bisa kembali memiliki tempat tinggal yang aman, terutama setelah berminggu-minggu tinggal di tenda pengungsian atau rumah rusak berat. “Ini benar-benar memberi harapan baru bagi kami,” ujar salah satu warga yang menempati huntara.

Skala Program Huntara di Sumatra

Program pembangunan huntara di Aceh Tamiang merupakan bagian dari upaya nasional yang lebih luas. Hingga Januari 2026, lebih dari 9.000 unit rumah sementara telah dibangun atau sedang dalam proses konstruksi di wilayah Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, menurut data BNPB. Di Aceh sendiri, ribuan unit sedang disiapkan di sejumlah kabupaten selain Aceh Tamiang, termasuk Pidie Jaya, Nagan Raya, Lhokseumawe, dan Bener Meriah.

Upaya ini merupakan kolaborasi multi-pihak yang melibatkan BNPB, kementerian, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara. Dana bantuan dari skema CSR sebagian besar berasal dari dukungan perusahaan seperti BNI melalui Danantara Indonesia, yang ikut mendukung hampir 20 persen dari total unit huntara di Aceh Tamiang.

Percepatan Konstruksi dan Tantangan Lapangan

Tekad pemerintah untuk menyelesaikan huntara secepat mungkin terlihat dari mobilisasi sumber daya yang masif. Selain pembangunan yang terus berjalan hingga malam hari, beberapa kontraktor besar nasional menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan puluhan unit dalam waktu singkat — bahkan dalam hitungan hari.

Namun tantangan tetap ada, seperti tekanan waktu dan kebutuhan infrastruktur pendukung yang harus terus dikembangkan. Meski begitu, kehadiran huntara diyakini mampu mengecilkan angka pengungsi serta mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pascabanjir bandang akhir 2025 itu.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/