JAKARTA – Mengawali pekan pada Senin (9/3/2026), isu pemerataan akses pendidikan tinggi kembali memanas. Bahlil Lahadalia secara terbuka memberikan catatan kritis terhadap kebijakan LPDP yang dinilai semakin elitis. Dalam pernyataannya, Bahlil menggunakan majas hiperbola “TOEFL 800″—merujuk pada standar skor bahasa Inggris yang sangat tinggi—sebagai bentuk protes terhadap syarat administrasi yang menurutnya hanya bisa dipenuhi oleh mereka yang memiliki akses finansial berlebih sejak dini.

Bahlil berargumen bahwa standar kemampuan bahasa Inggris yang dipukul rata untuk semua pendaftar, tanpa mempertimbangkan latar belakang sosiogeografis, adalah bentuk ketidakadilan terselubung. Di tahun 2026, di saat Indonesia sedang mengejar visi Indonesia Emas, Bahlil menilai bahwa kecerdasan dan potensi kepemimpinan seorang anak bangsa tidak boleh “dijegal” hanya karena mereka tidak memiliki kemewahan untuk mengikuti kursus bahasa Inggris mahal sejak sekolah dasar.

Anak Daerah dan “Privilege” Bahasa

Kritik Bahlil ini menyentuh akar masalah yang sudah lama dirasakan oleh para pejuang beasiswa dari pelosok daerah. Ia menekankan bahwa banyak anak muda dari Papua, Maluku, hingga pelosok Sumatera memiliki kemampuan intelektual dan dedikasi yang luar biasa untuk membangun daerahnya. Namun, mimpi mereka sering kali kandas di tahap awal karena tidak mampu mencapai skor TOEFL atau IELTS yang ditetapkan LPDP.

Menurut Bahlil, kefasihan bahasa Inggris sering kali merupakan hasil dari privilege—seperti sekolah internasional, bimbingan belajar eksklusif, atau lingkungan yang mendukung—yang secara otomatis menguntungkan anak-anak dari keluarga kaya di kota besar. Sementara itu, anak-anak berbakat dari keluarga petani atau nelayan harus berjuang dua kali lipat hanya untuk memahami soal tes bahasa sebelum mereka bisa memamerkan potensi akademik mereka yang sesungguhnya.

LPDP 2026: Tantangan untuk Lebih Inklusif

Di tahun 2026, tuntutan agar LPDP melakukan reformasi sistem seleksi kian menguat. Bahlil menyarankan agar LPDP memberikan skema khusus yang lebih longgar pada tahap awal untuk kemampuan bahasa, dengan catatan penerima beasiswa tersebut akan diberikan pelatihan bahasa intensif (matriculation) setelah dinyatakan lolos secara potensi akademik dan karakter.

“Kita butuh dokter hebat, insinyur cerdas, dan ahli kebijakan yang tahu lapangan. Jangan sampai kita hanya membiayai orang-orang yang pintar bahasa Inggris tapi tidak paham masalah rakyat di bawah. Bahasa itu alat, bisa dipelajari. Tapi kecintaan pada tanah air dan kecerdasan intelektual itu fondasi yang tidak bisa dipaksakan lewat tempat kursus,” tegas Bahlil dalam sebuah forum diskusi nasional.

“Pendidikan Bukan Hadiah untuk Si Kaya, Tapi Hak Si Pintar”

Kritik ini diharapkan menjadi alarm bagi pengelola dana abadi pendidikan tersebut untuk meninjau kembali arah kebijakan mereka di tahun 2026 agar lebih mencerminkan semangat keadilan sosial.

“LPDP itu uang rakyat, uang pajak dari sabang sampai merauke. Jangan kasih syarat yang bikin anak kampung merasa minder duluan. Kalau kasih syarat TOEFL setinggi langit, itu mah namanya beasiswa buat orang kaya saja yang dari kecil sudah kursus. Kita harus kasih kesempatan yang sama buat anak-anak dari pelosok. Berikan mereka pelatihan bahasa setelah lolos, itu baru namanya negara hadir,” ungkap Bahlil Lahadalia, Senin (9/3/2026).

Pernyataan Bahlil ini pun viral di media sosial, memicu perdebatan antara pentingnya standar global dengan realitas ketimpangan pendidikan di tanah air.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/