JAKARTA – Munculnya spekulasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan memangkas anggaran di sektor vital lainnya ditepis keras oleh pemerintah. Pada Minggu (1/3/2026), pihak Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi resmi bahwa pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini telah memiliki alokasi anggaran tersendiri dalam APBN 2026.

Penegasan ini dilakukan guna merespons keresahan masyarakat dan anggota dewan yang khawatir pemenuhan gizi anak sekolah akan mengorbankan kualitas fasilitas pendidikan atau layanan kesehatan gratis lainnya.

Bukan Pergeseran, Melainkan Penguatan

BGN menjelaskan bahwa skema pembiayaan MBG disusun dengan prinsip saling melengkapi (complementary), bukan saling meniadakan. Justru, MBG dianggap sebagai investasi yang akan meringankan beban anggaran kesehatan di masa depan.

Berikut adalah poin-poin utama klarifikasi BGN:

• Pos Anggaran Terpisah: Dana MBG dialokasikan melalui pos tersendiri di bawah naungan BGN, tanpa menyentuh mandatory spending pendidikan yang tetap di angka 20% maupun anggaran kesehatan nasional.

• Sinergi Output: Dengan gizi yang lebih baik, diharapkan angka anak sakit menurun (membantu sektor Kesehatan) dan daya serap belajar siswa meningkat (mendukung sektor Pendidikan).

• Manajemen Fiskal Terukur: Kementerian Keuangan telah menetapkan defisit anggaran tetap terjaga, sehingga pembiayaan MBG tidak dilakukan dengan cara memotong subsidi sektor dasar yang sudah ada.

• Investasi SDM: Pemerintah memandang MBG sebagai instrumen untuk menciptakan “Generasi Emas 2045” yang sehat fisik dan cerdas otak secara bersamaan.

Transparansi Dana Pemerintah menjamin setiap rupiah yang keluar untuk MBG dapat dilacak secara digital. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, setiap Satuan Pelayanan (SPPG) mengelola sekitar Rp 500 juta per hari, yang dananya murni dari alokasi khusus program nutrisi nasional.

Pengawasan DPR Komisi terkait di DPR tetap akan melakukan pengawasan ketat setiap tiga bulan sekali (quarterly review) untuk memastikan tidak ada tumpang tindih anggaran atau penggunaan dana pendidikan/kesehatan untuk operasional dapur MBG.

Dampak Ekonomi Sektoral Alih-alih mengurangi anggaran, keberadaan SPPG di daerah justru menambah serapan tenaga kerja dan meningkatkan daya beli petani/peternak lokal, yang secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan warga sekolah dan tenaga kesehatan di daerah.

“Nutrisi dan Edukasi Adalah Dua Sisi Mata Uang”

BGN mengingatkan bahwa sekolah yang bagus tidak akan maksimal jika siswanya belajar dalam kondisi lapar atau kurang gizi.

“Kami tegaskan kembali, tidak ada anggaran pendidikan atau kesehatan yang ‘disunat’ untuk MBG. MBG punya rumahnya sendiri di APBN. Justru ini adalah bentuk penguatan. Kami ingin anak-anak Indonesia tidak hanya punya sekolah yang bagus, tapi juga punya energi dan kesehatan yang prima untuk mengikuti pelajaran di dalamnya,” ungkap perwakilan BGN, Minggu (1/3/2026).

aca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/