JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memiliki nakhoda baru dalam jajaran hakimnya. Pada Jumat (6/2/2026), Adies Kadir resmi diambil sumpahnya sebagai Hakim Konstitusi. Pelantikan ini menjadi sorotan tajam publik lantaran prosesnya yang diwarnai perdebatan sengit dan kontroversi terkait latar belakangnya serta prosedur pemilihannya.

Kehadiran Adies Kadir di gedung “Penjaga Konstitusi” ini membawa harapan sekaligus kekhawatiran mengenai netralitas lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia tersebut.

Dari Legislatif ke Yudikatif: Akar Kontroversi

Kontroversi pelantikan Adies Kadir bermula dari latar belakangnya yang kental sebagai tokoh politik dan anggota legislatif. Para pakar hukum tata negara dan aktivis demokrasi menyoroti beberapa poin krusial:

• Independensi: Kekhawatiran akan adanya konflik kepentingan mengingat posisi sebelumnya di partai politik.

• Proses Seleksi: Kritik mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses fit and proper test yang dianggap terlalu cepat oleh sebagian pihak.

• Marwah Institusi: Tantangan bagi Adies untuk membuktikan bahwa dirinya mampu melepaskan jubah politik demi integritas hukum.

Tantangan Besar di Tahun 2026

Tugas berat sudah menanti Adies Kadir. Di tahun 2026, Mahkamah Konstitusi diprediksi akan menangani berbagai uji materi undang-undang yang sensitif serta sengketa-sengketa hukum pasca-pemilu yang menuntut objektivitas tinggi.

“Sumpah jabatan bukan sekadar seremonial. Ini adalah janji suci kepada konstitusi dan rakyat. Publik akan mengawasi setiap putusan yang lahir, apakah berlandaskan hukum murni atau ada intervensi lain,” ungkap salah satu pengamat hukum di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Dalam pidato singkatnya pasca-pelantikan, Adies menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan profesionalisme sebagai Hakim Konstitusi, serta berjanji akan menjunjung tinggi keadilan di atas segala kepentingan pribadi maupun kelompok.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/