Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti dugaan praktik tidak wajar dalam industri penggilingan beras yang disebut mampu menghasilkan keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan. Menurut Amran, keuntungan sebesar itu bukan lagi mencerminkan aktivitas bisnis yang sehat, melainkan indikasi adanya praktik yang merugikan masyarakat dan petani.

Amran menjelaskan, temuan tersebut berasal dari hasil evaluasi terhadap tata niaga beras nasional. Ia menilai terdapat ketimpangan distribusi keuntungan di sepanjang rantai pasok, di mana sebagian besar nilai ekonomi justru dinikmati pelaku usaha tertentu, sementara petani memperoleh bagian yang relatif kecil dari hasil produksi mereka.

Selain itu, Kementerian Pertanian mengungkap dugaan pelanggaran standar mutu pada sebagian beras premium yang beredar di pasaran. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat di sektor pangan nasional. Pemerintah pun mendorong aparat penegak hukum untuk menindak setiap bentuk pelanggaran yang terbukti merugikan masyarakat.

Amran menegaskan pemerintah berkomitmen memperbaiki tata niaga beras agar lebih adil bagi seluruh pelaku, terutama petani. Upaya tersebut mencakup pengawasan terhadap distribusi, peningkatan transparansi perdagangan, hingga penyederhanaan rantai pasok sehingga harga beras tetap terkendali dan kesejahteraan petani dapat meningkat. Ia berharap reformasi sektor pangan mampu menciptakan sistem perdagangan yang lebih sehat, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/