BEKASI – Di tengah hiruk-pikuk perayaan hari jadi kota, kerja-kerja teknis untuk masa depan warga tidak berhenti dilakukan. Pada Rabu (11/3/2026), Komisi IV DPRD Kota Bekasi mengundang jajaran Dinas Kesehatan untuk duduk bersama dalam rapat kerja yang cukup intensif. Fokus pembahasannya bukan lagi soal apa yang terjadi hari ini, melainkan bagaimana peta jalan kesehatan masyarakat Bekasi pada tahun 2027 mendatang melalui penyusunan RKPD yang komprehensif.
Perencanaan Jarak Jauh demi Keberlanjutan Layanan
Komisi IV yang membidangi sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial menekankan bahwa perencanaan yang matang sejak dini adalah kunci agar tidak terjadi “kejutan” anggaran atau kekurangan fasilitas di masa depan. Dalam raker tersebut, anggota legislatif meminta Dinkes untuk memberikan potret riil mengenai kebutuhan kesehatan masyarakat yang diprediksi akan semakin kompleks di tahun 2027.
Sinergi antara data lapangan dari Dinkes dan temuan aspirasi warga dari hasil reses anggota DPRD menjadi bahan baku utama dalam rapat ini. Tujuannya satu: memastikan program kesehatan tahun 2027 tepat sasaran, efektif, dan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menyentuh kebutuhan dasar warga di tingkat Puskesmas hingga RSUD.
Poin-Poin Strategis Kesehatan Tahun 2027
Dalam pertemuan tersebut, beberapa isu krusial yang diproyeksikan menjadi prioritas dalam RKPD 2027 mencakup:
-
Akselerasi Penurunan Stunting: Melanjutkan tren positif penurunan angka stunting dengan program nutrisi yang lebih terintegrasi hingga ke tingkat posyandu terjauh.
-
Modernisasi Puskesmas: Mendorong Puskesmas di Kota Bekasi tidak hanya menjadi tempat berobat, tetapi pusat pencegahan penyakit dengan fasilitas deteksi dini yang lebih modern.
-
Peningkatan Kualitas RSUD: Membahas rencana penambahan kapasitas tempat tidur dan peningkatan fasilitas layanan spesialis agar warga Bekasi tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan perawatan intensif.
-
Digitalisasi Layanan Kesehatan: Mengintegrasikan sistem antrean dan rekam medis elektronik di seluruh fasilitas kesehatan milik daerah guna memangkas waktu tunggu pasien.
-
Pembiayaan Kesehatan (UHC): Memastikan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) tetap terjaga dengan skema pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan di tahun 2027.
Legislatif sebagai Pengawas dan Pendorong Anggaran
Komisi IV menegaskan peran mereka bukan hanya mengkritik, tetapi memberikan dukungan politik agar anggaran kesehatan mendapatkan porsi yang ideal. Namun, mereka juga memberikan catatan keras agar setiap rupiah yang dianggarkan dalam RKPD 2027 nantinya harus dibarengi dengan peningkatan keramahan dan kecepatan pelayanan petugas di lapangan.
Rapat kerja ini menjadi fondasi awal dari rangkaian panjang penyusunan anggaran daerah. Dengan mulainya pembahasan isu strategis ini, DPRD Kota Bekasi ingin memberikan pesan kepada warga bahwa pemerintah daerah hadir dan sedang merencanakan kehidupan yang lebih sehat bagi masyarakatnya di masa depan.
(binarnesia/adv)
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
