BEKASI – Senin pagi, 9 Maret 2026, aktivitas di zona aktif TPST Bantargebang sebenarnya berjalan seperti biasa. Puluhan pemulung dan petugas operasional sedang bergelut dengan ribuan ton kiriman sampah dari Jakarta. Namun, sekitar pukul 08.00 WIB, suasana rutin tersebut mendadak berubah menjadi horor. Beberapa saksi mata melaporkan melihat adanya retakan besar di puncak gunungan sampah yang tingginya sudah menyamai gedung belasan lantai tersebut.

“Awalnya ada suara kretek-kretek, lalu berubah jadi gemuruh kayak gempa tapi baunya sampah,” ujar salah satu warga yang berada di lokasi. Tak lama kemudian, teriakan histeris “Lari! Lari! Longsor!” mulai bersahutan. Teriakan peringatan dari warga yang berada di posisi lebih tinggi ini sempat membuat sebagian orang menyelamatkan diri, namun bagi mereka yang berada tepat di kaki gundukan, waktu seolah berhenti berputar.

Kecepatan Material yang Tak Terbendung

Longsoran sampah bukanlah seperti aliran air yang pelan; ia adalah massa padat yang bergerak cepat akibat tekanan gas metana dan penjenuhan air hujan. Hanya dalam hitungan detik, ribuan kubik limbah rumah tangga dan material berat meluncur ke bawah, menyapu apa saja yang ada di jalurnya—termasuk alat berat dan para pekerja yang sedang sibuk memilah sampah.

Para korban yang tertimbun diduga tidak sempat bereaksi karena posisi mereka yang terjepit di antara gunungan sampah dan akses jalan yang sempit. Evakuasi dilakukan secara manual dan menggunakan ekskavator dengan sangat hati-hati, mengingat struktur sampah di sekitar lokasi masih sangat labil dan rawan longsor susulan. Teriakan warga yang tadinya berupa peringatan, kini berubah menjadi isak tangis saat satu per satu jenazah mulai ditemukan di balik tumpukan plastik dan limbah industri.

Kegagalan Struktural dan Alarm bagi Pemerintah

Bencana ini kembali mempertegas bahwa Bantargebang bukan lagi sekadar tempat pembuangan, melainkan ancaman keselamatan jiwa. Para ahli teknik lingkungan menyebutkan bahwa kejadian ini kemungkinan besar dipicu oleh kegagalan struktur lereng sampah yang sudah terlalu curam. Hujan deras yang mengguyur Bekasi sejak malam sebelumnya menjadi pemicu akhir (trigger) yang membuat ikatan antar-lapisan sampah lepas sepenuhnya.

Pemerintah Kota Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta kini berada di bawah tekanan besar. Kejadian “detik-detik” longsor ini menjadi bukti nyata bahwa sistem pengawasan keamanan di TPST terbesar di Indonesia ini masih memiliki celah fatal. Publik kini mempertanyakan mengapa zona yang sudah terlihat rawan dan menunjukkan tanda-tanda retakan masih diperbolehkan untuk aktivitas manusia.

“Nyawa Mereka Tertimbun di Bawah Ego Birokrasi”

Keluarga korban dan komunitas pemulung menuntut pertanggungjawaban penuh atas insiden yang seharusnya bisa dicegah jika peringatan dini benar-benar dijalankan.

“Kami sudah teriak-teriak sejak lihat ada retakan di atas. Tapi semua tetap kerja karena tuntutan ekonomi. Di tahun 2026 ini, kami tidak menyangka kawan-kawan kami harus pulang dalam kantong jenazah gara-gara gunung sampah yang setiap hari kami urus. Longsor ini bukan cuma sampah yang jatuh, tapi kemanusiaan kita yang ikut tertimbun,” ungkap seorang koordinator lapangan warga setempat, Senin (9/3/2026).

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang telah menyatakan akan menempuh jalur hukum dipastikan akan menjadikan kesaksian “teriakan warga” ini sebagai salah satu bukti kunci adanya kelalaian dalam mitigasi bencana di lokasi tersebut.

Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/

Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/