JAWA BARAT – Memasuki minggu kedua Ramadan (Maret 2026), Jawa Barat mulai bersiap menghadapi gelombang mudik terbesar dalam satu dekade terakhir. Menyadari bahwa keberadaan pangkalan ojek dan “ngetem”-nya angkot seringkali menjadi titik awal kemacetan (bottleneck), Gubernur Dedi Mulyadi mengambil langkah preventif yang humanis.
Mulai H-10 Lebaran, para pelaku transportasi lokal di jalur-jalur rawan seperti Pantura, Jalur Tengah (Subang-Majalengka), dan Jalur Selatan (Nagreg-Tasik) diminta untuk tidak beroperasi di jalan utama, namun sebagai kompensasinya, mereka akan menerima insentif pengganti penghasilan harian.
Tujuan Strategis di Balik Kebijakan
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kebijakan ini memiliki tiga tujuan utama yang saling berkaitan:
-
Pengurangan Hambatan Samping: Meminimalkan kendaraan yang berhenti mendadak atau parkir di bahu jalan utama mudik agar arus kendaraan tetap stabil.
-
Kesejahteraan Menjelang Lebaran: Memastikan para driver bisa beristirahat dan merayakan Lebaran bersama keluarga tanpa harus bertaruh nyawa di tengah kemacetan luar biasa.
-
Pengalihan Fungsi: Para driver yang diliburkan bisa mendaftar secara sukarela menjadi “Relawan Kelancaran Mudik” di tingkat desa/kelurahan untuk membantu petugas kepolisian.
“Rakyat kecil jangan disuruh minggir tapi perutnya lapar. Kita minta mereka istirahat dulu, jangan narik di jalan utama biar mudik lancar. Tapi tenang, gajinya kita tanggung. Pemprov Jabar ingin ojek dan sopir angkot juga bisa mudik dengan tenang tanpa mikir cicilan,” tegas Dedi Mulyadi, Kamis (5/3/2026).
Update Teknis Penyaluran (5 Maret 2026)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan aplikasi Sapawarga dan bank daerah untuk melakukan pendataan berbasis NIK. Para driver diminta segera melakukan verifikasi data melalui RT/RW setempat atau pangkalan yang sudah terdaftar secara resmi agar dana bisa cair tepat pada H-7 Lebaran.
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
