BEKASI, JAWA BARAT – Langkah strategis untuk mematangkan infrastruktur Kota Bekasi di masa depan mulai disusun. Pada Kamis (26/2/2026), Komisi II DPRD Kota Bekasi menggelar rapat kerja intensif bersama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) untuk membahas Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Latu Har Hary, S.Sn., ini menjadi krusial karena menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama terkait pembenahan titik banjir dan kualitas jalan di “Kota Patriot”.
Fokus Strategis: Jalan Mulus dan Bebas Genangan
Dalam pemaparannya, DBMSDA menggarisbawahi beberapa program prioritas yang akan menjadi tulang punggung pembangunan fisik di tahun 2027. Program-program ini dirancang untuk menjawab keluhan klasik warga Bekasi terkait kemacetan dan luapan air.
Prioritas utama Renja 2027 meliputi:
-
Pengendalian Banjir: Optimalisasi polder air, normalisasi sungai, dan perkuatan tanggul di titik-titik rawan.
-
Drainase Terintegrasi: Pembangunan dan rehabilitasi saluran air (drainase) agar mampu menampung debit hujan ekstrem.
-
Kualitas Jalan & Jembatan: Peningkatan standar material jalan arteri dan lingkungan agar lebih tahan lama, serta pembangunan jembatan penghubung baru.
Proyeksi Anggaran Rp5 Triliun: Investasi Menuju “Bekasi Keren”
Untuk mendukung visi Wali Kota Bekasi dalam mewujudkan kota yang maju, modern, dan keren sesuai RPJMD, DBMSDA memproyeksikan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp5 triliun. Anggaran jumbo ini dipandang perlu untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang sempat tertunda di tahun-tahun sebelumnya.
Namun, besarnya angka tersebut mendapatkan catatan khusus dari legislatif. Komisi II menekankan bahwa penggunaan dana rakyat harus dilakukan dengan prinsip:
-
Realistis & Terukur: Program yang diajukan harus bisa diselesaikan tepat waktu tanpa meninggalkan sisa anggaran yang tak terserap (Silpa) berlebih.
-
Skala Prioritas: Mendahulukan perbaikan di wilayah yang dampaknya paling luas dirasakan masyarakat.
-
Transparansi & Efektivitas: Memastikan setiap rupiah benar-benar berdampak pada kualitas fisik bangunan, bukan sekadar habis di biaya administratif.
Komitmen Pengawalan Ketua Komisi II, Latu Har Hary, menegaskan bahwa DPRD tidak akan memberikan “cek kosong”. Pihaknya akan melakukan peninjauan lapangan secara berkala untuk menyinkronkan data yang diajukan dalam Renja dengan kondisi riil di 12 kecamatan.
Sinergi RPJMD Penyusunan Renja 2027 ini dipastikan selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah, sehingga transisi kepemimpinan maupun program tetap berjalan berkesinambungan demi manfaat nyata bagi warga Bekasi.
“Perencanaan Matang, Hasil Gemilang”
DPRD berharap DBMSDA dapat menyaring usulan-usulan dari Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) agar aspirasi warga di tingkat RT/RW terakomodasi dalam anggaran Rp5 triliun tersebut.
“Kami mendukung penuh visi pembangunan Bekasi yang maju dan keren, tapi perencanaannya harus presisi. Anggaran 5 triliun itu sangat besar, maka efektivitas adalah harga mati. Masyarakat butuh bukti nyata berupa jalan yang tidak lagi berlubang dan rumah yang tidak lagi terendam banjir,” tegas Latu Har Hary, Kamis (26/2/2026).
(binarnesia/adv)
Baca juga berita update lainnya disini: https://nakarimedia.com/
Baca juga berita update lainnya disini: https://binarnesia.com/
